LKP NESSCERA CICURUG SUKABUMI

LKP Nesscera selenggarakan Beasiswa PKH LKP 2011

2011-09-20T17:40:00.003+07:00

Pada tahun 2011 LKP Nesscera mendapat kepercayaan untuk menyelenggarkan Beasiswa program Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH LKP) dengan jurusan program Hardware dan Office. Peserta yang mendaftarkan anak muda lulusan SLA dari wilayah Kecamatan Cicurug, Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Kabandungan, peserta yang mendaftarkan diri cukup banyak namun LKP Nesscera hanya merekrut 20 orang peserta, mengingat cukup banyak yang mendaftar ada kebijakan peserta ditambah 2 orang jadi semua peserta yang mengikuti PKH ini 22 orang.
Program Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat di daerah perkotaan dan/atau pedesaan agar menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (job opportunities) yang ada, dan usaha mandiri atau membuka peluang usaha sendiri.
Adapun Misi dari program PKH LKP ini yaitu
1)mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/pedesaan,
2)memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan,
3)mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna potensi dan peluang kerja yang ada, serta
4)meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk bekerja atau usaha mandiri.
Dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap peserta didik dibidang tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.
Acara pembukaan program Beasiswa PKH yang diselenggarakan LKP Nesscera dilaksanakan pada hari Selasa 20 September 2011 dihadiri oleh semua peserta dan tamu undangan yaitu Kasi Kesos Kecamatan Cicurug dan dari unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug.
Sambutan dari Kasi Kesos maupun dari unsur pendidikan Kecamatan Cicurug menghimbau kepada semua peserta ikuti pelaksanaan pendidikan Keterampilan ini dengan sebaik-baiknya sampai tuntas sebab pendidikan ini menjadi bekal pengetahuan untuk semua peserta yang akan menjadikan potensi untuk dapat dikembangkan oleh masing-masing sebagai modal untuk dikembangkan baik di dunia kerja maupun untuk berwirausaha mandiri yang pada akhirnya dapat meminimalisir pengangguran dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan. Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada pimpinan LKP Nesscera yang telah berperan aktif dapat menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat yaitu PKH LKP jenis program Hardware dan Office dengan harapan apa apa yang telah diberikan pendidikan keterampilan oleh LKP Nesscera dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan.
Secara simbolis 2 orang peserta menerima perangkat pembelajaran yang diberikan oleh Kasi Kesos Kecamatan Cicurug Subarna,S.Sos.
Pendidikan pelatihan ini dimulai tanggal 24 September 2011 rencana selesai akhir Nopember 2011.

Tim Akreditasi BAN PNF Survei ke LKP Nesscera

2011-06-17T21:03:00.006+07:00

Dalam rangka kegiatan Surveilen Program Akreditasi Pendidikan Nonformal Tim Akreditasi BAN PNF yang terdiri dari Asesor BAN PNF Wawang Suwarno, Sekretariat BAN PNF Pradipta Hastariyadi dan dari Balitbang Kemdiknas Radi Heryadi Jum’at 17 Juni 2011 telah melaksanakan Survei ke LKP Nesscera dengan Surat Tugas BAN PNF Nomor 028/ST/BAN PNF/VI/2011. Kegiatan Survei ini merupakan kegiatan tindaklanjut Assessment bagi Lembaga Kursus yang terakreditasi 2 tahun yang lalu, LKP Nesscera terakreditasi sejak tahun 2009 dengan Sertifikat Akreditasi No. KOM 3202 00003 08 2009 dan Nomor Seri A 000110, ditetapkan di Jakarta masa berlaku seritifkat 31 januari 2009 s.d. 31 Januari 2014.
Akreditasi ini menjamin, bahwa proses penilaian kelayakan telah dilakukan berdasarkan panduan mutu pelaksanaan akreditasi program dalam satuan pendidikan nonformal Badan Akreditasi Nasional yang disahkan instrumennya melalui Permendiknas Nomor 86 tahun 2008.

SOTK baru Direktorat Binsuspel, Ditjen PAUDNI Kemdiknas

2011-01-12T18:11:00.002+07:00

Struktur Organisasi Baru Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas Jakarta:
A. Direktur: Dr. Wartanto

B. Sub Bagian Tata Usaha
Kasubbag: Dra. Yari Isnaeni, MM

C. Sub Direktorat Program dan Evaluasi
Kasubdit: Dr. Abdul Kahar
Kasi Program: Dra. Endang Wahyuningsih
Kasi Evaluasi: Maryana, M.Pd

D. Sub Direktorat Kelembagaan dan Kemitraan
Kasubdit: Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.
Kasi Kelembagaan: Drs. Syahrir Katutu, MM.
Kasi Kemitraan: Dr. Agus Salim

E. Sub Direktorat Pembelajaran dan Peserta Didik
Kasubdit: Drs. Abdoellah, M.Pd.
Kasi Pembelajaran: Edy Bachtari, S.Sos.
Kasi Peserta Didik: Dra. Murtiningsih, M.Pd.

F. Sub Direktorat Sarana dan Prasarana
Kasubdit: Drs. Sipken Ginting
Kasi Sarana: Purwanto, S.Ip.,M.Si.
Kasi Prasarana: Drs. Ahmad Sumardi

Pelantikan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan

2011-01-03T19:53:00.003+07:00

Selamat atas dilantiknya kembali Dr. Wartanto sebagai Direktur Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Kementerian Pendidikan Nasional. Semoga Beliau bisa mengemban tugas dengan baik dan dapat membawa program kursus dan pelatihan lebih maju, berkembang dan mampu bersaing baik skala lokal maupun internasional

KWK salah satu program meminimalisir pengangguran

2010-12-31T16:26:00.015+07:00

Teknologi komputer di dunia semakin berkembang pesat. Daya saing bangsa, kini ditentukan oleh kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tak lagi hanya kekayaan alam semata. Daya saing bangsa ditentukan oleh kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologinya, agar memiliki kekayaan ilmu , tentu sumber daya manusialah yang menjadi andalan. Pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan dan keterampilan tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja pendidikan informal juga memegang peranan penting menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri. Selain SDM nya yang menjadi asset , dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information and communication technology (ICT) yang handal agar mempercepat penyerapan ilmu.

Kemampuan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi menjadi suatu keharusan. Perubahan di era teknologi informasi dan komunikasi merupakan perubahan yang paling cepat bahkan terjadi percepatan pengembangan dan sangat sulit diprediksi sebab skala waktunya relatif cepat, tepat, singkat dan mudah berubah. Seiring dengan perubahan di era teknologi menuntut semua bidang berbenah menuju komputerisasi dalam berbagai bidang baik industri, pendidikan, jasa, perkantoran bahkan pelayanaan kemasyarakatan sampai ditingkat desa. Dalam hal ini Lembaga pendidikan yang kami dirikan dapat menjadi tempat pembelajaran dan pusat sumber atau resources center guna mempercepat information and communication technology sehinggga nantinya terwujud masyarakat yang melek digital.
Lembaga pendidikan adalah tempat pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan dimulai. Disana terkumpul komunitas yang telah matang dari segi intelektual sehingga mampu menyerap ilmu secara cepat. Dengan penuh keyakinan kami bersiteguh memperbaiki , membenahi , mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan kursus komputer agar menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Dan kemudian melahirkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan baik di dunia kerja maupun sebagai calon entrepreneur maupun untuk kepentingan pengembangan diri.
Untuk menyesuaian diri dengan perubahan tersebut dibutuhkan SDM yang mampu menguasai teknologi komputer, karena dalam berbagai bidang telah berbasis komputerisasi. Dalam hal ini kebutuhan akan tenaga yang mampu mengoperasikan komputer sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kegiatan. Untuk itu kami mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi untuk menyediakan tenaga yang mampu mengoperasikan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya yang berbasis komputerisasi sebagai tenaga administrasi di beberapa instansi yang membutuhkan.

Untuk mencukupi hal itu LKP NESSCERA pada tahun 2010 menyelenggarakan Program Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan (KWK) yaitu program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha, dalam mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha, dengan tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental berwirausaha bagi peserta didik agar mampu mengelola usaha mandiri dan bekerja di perkotaan, sehingga mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi masalah sosial di perkotaan.
Semoga dengan program KWK ini dapat membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, atau setidak-tidaknya dapat membantu sebagian warga masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan keterampilan yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai wirausahawan. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri , mengembangkan profesi, bekerja usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
LKP Nesscera merupakan salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan, bidang program yang diselenggarakannya adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information and communication technology (ICT) yang handal.
Komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk kontrol peralatan. Namun untuk dapat mengaplikasikannya dibutuhkan brainware atau operator untuk mengoperasikannya.
Dalam hal ini LKP Nesscera dengan program KWK nya memberikan program keahlian dasar komputer untuk brainware yang dibutuhkan di dunia industri dan dunia usaha. Keahlian yang diberikan kepada warga belajar adalah aplikasi perkantoran dan Program Hardware /Teknisi komputer.
1. Aplikasi Perkantoran
Operator Teknis atau Operator Admin termasuk sebagai program keahlian Aplikasi perkantoran. Seorang Operator Teknis atau Operator Admin harus mampu mengoperasikan PC stand alone yang terhubung pada jaringan komputer lokal, mengoperasikan sistem operasi, mengidentifikasikan komponen komputer tingkat dasar dan melakukan instalasi untuk koneksi internet, harus mampu mengetik, mampu mengoperasikan pengolah kata dan lembar sebar tingkat dasar, Teknik presentasi dengan Microsoft Powerpoint menggunakan slide standar dan modifikasi slide master, mengoperasikan printer, web browser, email(setup web dan clients), menggunakan web browser untuk akses web, (internet explorer, mozilla/firefox, konqueror, atau netscape navigator), Menggunakan ftp clients untuk transfer file dalam jaringan.
2. Teknisi Komputer / Hardware
Program ini dimaksudkan untuk Memahami hardware, mampu melakukan troubleshooting komputer pribadi maupun profesional, menganalisa dan membangun jaringan komputer, dan menjadi teknisi komputer dan LAN profesional, menguasai teknik-teknik memperbaiki (troubleshooting) komputer baik hardware maupun software, memiliki skill dan pengetahuan di bidang komputer sehingga mampu menjadi teknisi komputer dan membangun jaringan komputer skala kecil maupun besar, individual maupun korporat.
Tujuan program KWK yang diselenggarakan LKP Nesscera ini adalah :
1. Memberikan pembinaan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap warga belajar dibidang komputer sesuai dengan bakat dan minat, sehingga mampu mengembangkan potensi diri serta peningkatan Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat sebagai bekal untuk dapat bekerja dan/atau usaha mandiri sesuai dengan potensi/ sumber daya serta peluang kerja yang ada di lingkungannya.
3. Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha atau dunia kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, sehingga mampu merebut peluang kerja pada perusahaan/industri dengan penghasilan yang wajar atau sepanjang memungkinkan mampu memulai menciptakan lapangan kerja sendiri.
4. Mengembangkan potensi warga belajar dalam keterampilan komputer

Program KWK ini terselenggara atas kerjasama dengan Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan proses pembelajarannya diselenggarakan sejak Oktober sampai dengan akhir Desember 2010 diikuti oleh 20 orang peserta warga belajar, dari 20 orang ini dibagi 2 kelompok jurusan, yang pertama jurusan Hardware diikuti oleh 7 orang peserta dan sisanya 13 orang yakni jurusan Office. Selanjutnya setelah mereka mengikuti pembelajaran sampai tuntas mengikuti ujian dan dinyatakan Lulus mereka langsung masuk pada proses pemandirian yakni :
1. Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus akan di salurkan dan di tempatkan bekerja di perusahaan mitra yang telah melaksanakan akad kerja sama dengan lembaga, Peserta akan dibantu penempatan kerja di beberapa instansi mitra sesuai dengan akad kerjasama yang telah dibuat, diantaranya beberapa Instansi pemerintahan tingkat desa, beberapa sekolah tingkat SD, SLTP, dan SLTA yang membutuhkan tenaga operator komputer.
2. Bagi peserta yang ingin berwirausaha, maka lembaga akan memberikan pembinaan kepada peserta untuk berwirausaha mandiri. Pelaksanaan usaha mandiri dilakukan dengan memberi dana stimulan / modal kerja untuk membuka pembuatan jaringan atau perbaikan kerusakan hardware.
Ditulis oleh : Adm LKP Nesscera

Lembaga Kursus Meningkatkan Kewirausahaan

2010-11-07T19:33:00.001+07:00

Bandung --- Melihat tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 1, 3 juta jiwa, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, menyarankan agar masyarakat segera memanfaatkan ruang-ruang pendidikan keterampilan informal atau lembaga kursus di sekitar mereka. Selain dinilai mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan, lembaga kursus pun dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan.

"Sekitar 300 hingga 400 ribu setiap tahunnya lapangan kerja menyerap lulusan-lulusan terbaik dari lembaga kursus," ucap Wamendiknas, pada acara pembukaan pemeran nasional kursus yang bertajuk "Nganggur, Makanya Kursus, Melalui Kursus dan Pelatihan Kita Tingkatkan Kewirausahaan Masyarakat" di Metro Trade Mall, Bandung, Kamis ( 28/10 ).

Pada acara yang yang berlangsung selama dua hari tersebut selain Wamendiknas, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi, Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Hamid Muhammad, serta Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Wartanto.

Acara yang digelar tahunan ini, memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat kewirausahaan masyarakat, hal ini diungkapkan Hamid Muhammad dalam laporan pembukaannya, " Tema pameran kali ini sejalan dengan tujuan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu meningkatkan semangat kewirausahaan," ucapnya sembari berharap lembaga kursus dapat menjadi kunci penting untuk membuka lapangan kerja di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan Kemdiknas, Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan Rp7 miliar guna memaksimalkan peran lembaga kursus dan pelatihan. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan di Jawa Barat sekitar 14,7% persen dari total jumlah yang ada secara nasional.

Besarnya persentase tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap angkatan kerja di Jawa Barat. Jawa Barat berhasil membuka satu juta lapangan kerja dalam waktu lebih dari dua tahun masa kepemimpinannya.

Wamendiknas sendiri pada pidato pembukaannya, mengungkapkan bahwa dinamika lapangan kerja tidak lagi melihat banyaknya ijazah yang disandang seseorang, tetapi lebih pada nilai kompetensi yang dimiliki setiap individu. " Ijazah yang ada tidak berarti tanpa kompetensi yang memadai, dan lembaga kursus dalam pembelajarannya selalu memberikan keterampilan dan kompetensi pada setiap lulusannya ". Melihat hal itu, maka dipandang perlu agar setiap lembaga kursus secara dini melakukan dinamika perubahan, mengingat dunia kerja yang terus berubah, dan pasar yang selalu berkembang.

Kemdiknas dalam upaya meningkatkan semangat kewirausahaan telah mengeluarkan program kewirausahaan mahasiswa. Setiap mahasiswa yang telah lolos dalam mengajukan proposal usahanya, akan difasilitasi dana Rp8 juta per mahasiswa. Manfaat yang nantinya didapat oleh para mahasiswa dalam melaksanakan program tersebut, selain tumbuhnya semangat kewirausahaan adalah semakin terbukanya akses mahasiswa nantinya, untuk mendapatkan kredit usaha rakyat ( KUR ). " Salah satu syarat mendapatkan KUR adalah pengalaman usaha selama dua tahun, dan ini telah didapatkan oleh para mahasiswa yang mengikuti dan mendapatkan program tersebut," ujarnya.

Upaya lainnya untuk meningkatkan kompetensi pendidikan keterampilan selain melalui pendidikan informal atau lembaga kursus adalah dengan melakukan penyegaran di Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik. Khusus Politeknik, disebutkan pula oleh Wamendiknas, bahwa kini dosen-dosen politeknik tengah menjalani simulasi unit kerja.

Program simulasi unit kerja ini, membawa para dosen politeknik melihat kembali suasana dan permasalahan di dunia kerja. Dengan program ini diharapkan dosen mampu untuk membawa relevansi kurikulum dengan dunia kerja di ruang-ruang kelas dan dalam praktek pembelajaran. (yogi)

Referensi : disunting dari http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/10/kursus.aspx

Instruktur LKP Nesscera Juara III lomba IT Tk.Propinsi

2010-06-14T21:40:00.009+07:00

Setelah berjuang meraih juara I di tingkat Kabupaten Sukabumi dalam lomba IT Jambore PTK-PNF tahun 2010, Hari Otang Sasmita,S.Pt salah seorang Instruktur Komputer LKP Nesscera Cicurug kamis 10 Juni 2010 bersama 11 orang temannya mewakili duta Kabupaten Sukabumi berangkat menuju Bandung untuk mengikuti lomba selanjutnya pada acara Jambore PTK-PNF tingkat Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mulai 11 Juni sampai 12 Juni 2010 bertempat di Hotel Bumi Makmur Indah Lembang Bandung. Sebelum berangkat 12 orang peserta Kontingen Kabupaten Sukabumi diberangkatkan oleh Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi H.Tubagus Wahid Ansor,S.Pd.M.Si mewakili atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kabid PNF dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada peserta jagalah nama baik daerah, raihlah prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan potensi masing-masing, dan sportiplah dalam mengikuti ajang perlombaan. Setelah tiba kontingen Kabupaten Sukabumi di Hotel BMI Lembang Bandung pada siang hari pukul 13.00 yang didampingi oleh Kasi PTK PNF Drs.Omri Mustari,M.Pd, selanjutnya peserta cek-in dari sejumlah 12 orang yang mewakili 12 mata lomba pada acara jambore PTKPNF tingkat Propinsi dan malam harinya pukul 19.00 mengikuti acara pembukaan, besok harinya Jum’at 11 Juni 2010 acara lomba baru dimulai dan berakhir malam hari bahkan sebagian mata lomba masih dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2010 sebelum acara ditutup.
Pada acara penutupan, akhirnya kontingen Kabupaten Sukabumi setelah berjuang semaksimal mungkin dari 12 orang yang mewakili 12 mata lomba Jambore PTK-PNF Tahun 2010 Tingkat Propinsi Jawa Barat dan setelah diumumkan satu persatu mata lomba hanya satu mata lomba yang masuk yaitu lomba Pengelola IT diraih oleh Hari Otang Sasmita, S.Pt dari LKP Nesscera masuk juara III dan yang bersangkutan mendapat Piala dan Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
Perolehan hari ini menjadi pembelajaran, kedepan meraih lebih sukses,..... Selamat...!

Ditulis oleh : Supriatna

50 Bendahara LKP ikut Diklat PMPTK-PNF

2010-06-07T21:32:00.005+07:00

Dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PMPTK-PNF), Kasi PTK Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Drs.Lomri Mustari, M.Pd. Senin 7 Juni 2010 gelar Diklat satu hari pembinaan Bendahara LKP tingkat Kabupaten, bertempat di Villa Yawitra Kadudampit Sukabumi.

Peserta yang hadir sebanyak 50 orang Bendahara LKP berasal dari 47 kecamatan se Kabupaten Sukabumi termasuk Bendahara LKP Nesscera Cicurug. Materi yang disajikan yaitu 1) Kebijakan tentang LKP sub bahasan tentang Kinerja LKP dan program, 2)Reformasi Bidang Pembinaan LKP sub bahasan tentang Akreditasi dan 3)Fungsi dan peran Bendahara sub bahasan pengelolaan administrasi keuangan.
Diklat pembinaan bendahara LKP ini dibuka dan diresmikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (Kabid PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi H.Tubagus Wahid Ansor, S.Pd.,M.Si disela sambutannya Kabid PNF mengharapkan dengan melalui pembinaan ini kedepan Bendahara LKP dalam melaksanakan fungsi dan perannya akan lebih tertib terutama dalam hal pengelolaan administrasi keuangan termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang ada.

Mengenal lebih jauh tentang Kursus

2010-06-03T20:09:00.006+07:00

1. Apa kursus dan pelatihan itu?
Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan,standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian
profesional.

2. Apa dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan?
Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5: Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Apa tujuan kursus dan pelatihan?
Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang mebutuhkan.

4. Siapakah sasaran kursus dan pelatihan?
Kursus diselenggarakan bagi peserta didik (masyarakat yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminya, dan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar yang efektif), yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Apa alasan masyarakat ikut kursus dan pelatihan?
Alasan masyarakat mengikuti kursus dan pelatihan yaitu ingin memperoleh pendidikan berkelanjutan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat serta hasilnya dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk : 1) mengembangkan minat dan bakat; 2) mencari pekerjaan, 3) mengembangkan profesi; 4) berusaha mandiri (wiraswasta); 5) pengembangan karier; 6) untuk memperkuat kegiatan pendidikan, dan 7) dapat juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Apa bedanya lembaga kursus dan pelatihan dengan program kursus dan pelatihan?
Lembaga kursus dan pelatihan merupakan Satuan Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masya- rakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan lain. Dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

7. Siapa saja yang dapat menyelenggarakan kursus?
Pada dasarnya penyelenggara kursus dan pelatihan adalah seluruh masyarakat yang berminat untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan, baik secara perorangan maupun kelompok, sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat).

8. Apa yang dimaksud dengan LKP?
Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

9. Apa dasar pendirian LKP?
Dasar pendrian LKP adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 62 tentang pendirian satuan pendidikan.
Ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, system evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 50 tentang Pengelolaan Pendidikan
Ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

10. Apakah mendirikan LKP harus izin?
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 62
Ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Perizinan adalah suatu ketetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam melaksanakan
programnya. Pengaturan perizinan lembaga kursus dilakukan dengan tujuan:
a. Memudahkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mengadakan pembinaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi, serta pengawasan secara tertib, teratur dan terarah terhadap setiap jenis kursus dan pelatihan;
b. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang serasi dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia usaha/industri;
c. Mengarahkan, menyerasikan, dan mengembangkan program pendidikan nonformal guna menunjang suksesnya program pembangunan;
d. Melindungi lembaga kursus dan pelatihan dari tindakan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan penyelenggararaan kursus dan pelatihan yang mengakibatkan kerugian;
f. Memberikan tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus dan pelatihan.

11.. Kemana dan bagaimana mendirikan LKP?
Masyarakat yang berminat untuk menyelenggarakan LKP dapat mengajukan proposal pendirian LKP secara lengkap dengan melampirkan bukti-bukti fisik sesuai persyaratan yang ditetapkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, u.p. Subdin yang menangani PLS.
Persyaratan pendirian LKP adalah:
a. Bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyelenggara yang masih berlaku;
b. Bukti kepemilikan/sewa tempat;
c. Data kapasitas daya tampung peserta didik;
d. Rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan kursus dan pelatihan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan;
e. Data sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk status gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
f. Rencana program yang akan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) jenis;
g. Akta notaris pendirian badan hukum;
h. Struktur Organisasi/daftar nama;
i. Riwayat hidup penyelenggara atau anggota pengurus badan hukum yang menyelenggarakan program kursus.

12. Apa standar minimal (kelayakan) membuka LKP?
Standar minimal (kelayakan) membuka LKP adalah:
a. Isi pendidikan, meliputi: struktur kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientassi pada keunggulan lokal, dan bahan ajar berupa buku/modul bahan ajar;
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi: jumlah, kualifikasi, dan kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidangnya;
c. Sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan ruang kantor, ruang belajar teori, ruang praktek, sarana belajar mengajar, dan media pembelajaran, dengan ukuran, jenis, dan jumlah yang sesuai;
d. Pembiayaan, meliputi biaya operasional dan biaya personal untuk mendukung terselenggaranya program pendidikan;
e. Manajemen meliputi struktur organisasi lembaga dan deskripsi tugas yang jelas dan terarah guna memudahkan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan
f. Proses pendidikan, meliputi: silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Referensi : Buku Kursus
DiUpload oleh : Supriatna

Bupati Sukabumi resmikan pentas seni PAUD 2010

2010-06-02T16:58:00.007+07:00

Kabid Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi selaku penyelenggara Rabu, 2 Juni 2010 Gelar Apresiasi dan Pentas Seni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kabupaten bertempat di Taman rekreasi Selabintana Sukabumi dihadiri oleh peserta dari 47 kecamatan yaitu anak-nak PAUD kurang lebih 2.000 orang plus pendamping official dan orang tuanya diperkirakan 2.500 orang kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam laporannya. Kegiatan ini digelar dalam rangka menggali potensi anak didik dalam hal kemampuan pentas dan kreativitas seninya dan acara ini dibuka dan diresmikan oleh Bupati Sukabumi, setelah sambutan bupati dilanjutkan tasyakuran atas terpilihnya kembali H. Sukmawijaya sebagai Bupati Sukabumi periode 2010-2014 yang ditandai dengan pemotongan kue oleh bupati terpilih, potongan kue pertama diberikan kepada Drs.H.Zaenal Mutaqin,M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Selamat dan semoga melalui ajang pentas ini pendidikan di Sukabumi mampu meningkatkan prestasi diberbagai hal.

Ditulis oleh : Supriatna

9 indikator pendidikan karakter

2010-06-01T17:43:00.000+07:00

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya
(love Allah, trust, reverence, loyalty)
2. Tanggung jawab, Kedisiplinan dan Kemandirian
(responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness)
3. Kejujuran/Amanah dan Arif
(trustworthines, honesty, and tactful)
4. Hormat dan Santun
(respect, courtesy, obedience)
5. Dermawan, Suka menolong dan Gotong-royong/Kerjasama
(love, compassion, caring, empathy, generousity, moderation, cooperation)
6. Percaya Diri, Kreatif dan Pekerja keras
(confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination, enthusiasm)
7. Kepemimpinan dan Keadilan
(justice, fairness, mercy, leadership)
8. Baik dan Rendah Hati
(kindness, friendliness, humility, modesty)
9. Toleransi, Kedamaian dan Kesatuan
(tolerance, flexibility, peacefulness, unity)

Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Komputer

2010-05-29T08:12:00.006+07:00

APLIKASI PERKANTORAN.

RASIONAL
Peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia untuk memasuki tatanan masyarakat informasi dunia, diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya akan mengembangkan dan mendayagunakan insfratruktur infromasi dan komunikasi tersebut. Nantinya diharapkan SDM yang dihasilkan dapat menjawab tantangan global di masa depan, dan masyarakat informasi Indonesia menjadi terdepan dari masyarakat informasi dunia lainnya. Untuk itu dibutuhkan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan tersistematis, terprogram dan terukur, baik di pendidikan formal maupun dipendidikan non-formal.

Sebagaimana telah ketahui bersama bahwa tuntutan dunia industri yang selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology-ICT) dengan standar Computer Literate Certification (CLC), sangatlah tinggi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Menuntut pula, lembaga penyelenggara pendidikan non formal di bidang komputer dan Departemen Pendidikan Nasional, khususnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembaga beserta Konsorsium Kumputer, untuk membuat dan memiliki standar kurikulum yang mengacu pada kebutuhan dunia usaha. Kemudian diperlukan pula sebuah sertifikasi terhadap pencapai kurikulum dalam bentuk Uji Kompetensi yang akhirnya menghasilkan sertfikasi Computer Leterate Certification (CLC) yang hanya diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (LSK TIK). Merupakan keharusan SDM dibidang ICT sebagai bentuk pengakuan akan kompetensi yang dimiliki setiap SDM. Sementara itu, dukungan pengetahuan yang diperoleh pada jenjang pendidikan formal belum cukup untuk membentuk kompetensi yang diperlukan oleh dunia industri. Karenanya, diperlukan kursus dibidang ICT yang berstandar CLC yang mengedepankan kompetensi dari setiap SDM dan mengacu pada kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.

Standar Kompetensi tersebut tercermin dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang selanjutnya diperinci secara detail dalam sebuah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dibidang ICT (Komputer). Format Kurikulum Berbasis Kompetensi mencakupi Unit Kompetensi atas Standar Kompetensi yang membutuhkan Kompetensi Dasar yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu kompetensi dasar terurai dalam indikator atau kreterian unjuk kerja, hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang diharapkan dan rentang waktu pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka peran materi pokok pembelajaran sebagai penyeragaman standar penyampaian materi belajar, diharapkan dapat membangun kualitas kompetensi yang sama pada setiap SDM.

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran setiap peserta didik sebelum mereka kembali kepada masyarakat atau dunia usaha, maka sangat diperlukan uji kompetensi yang pada akhirnya akan mengakui kompetensi setiap SDM dalam bentuk CLC. Dengan demikian kebutuhan Dunia Industri yang menggunakan pemanfaatan ICT tidak mengalami hambatan yang signifikan dalam usaha mencapai target-target usaha.

Dengan demikian keberadaan KBK dalam uji kompetensi merupakan sinergi yang kuat dalam membangun masyarakat informasi indonesia yang mumpuni dan mampu bersaing di dunia global. Yang pada akhirnya akan mampu membangun masyarakat IT yang berbudi dan berbudaya tinggi sesuai dengan harkat dan martabat bangsa.

HAKIKAT KURIKULUM KOMPUTER (ICT)
Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga kondisi pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan dunia usaha atau dunia industri yang pesat, dan membutuhkan standar pembelajaran dan standar kualifikasi kompetensi.
Disamping itu berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah kebijakan dunia usaha selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.

Melihat perkembangan di atas dapat dimaknai bahwa Teknolgi Informasi dan Komunikasi (ICT) mempunyai pengertian dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Kumunikasi. Teknologi Informasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu (Komputer), manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan denganna penggunaan alat bantu (komputer) untuk memproses dan mentransfer data dari piranti satu ke lainnya.

Karena itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media yang menggunakan teknologi tertentu.

Dengan membuat dan selanjutnya menetapkan kurikulum berbasis komunikasi dibidang TIK (ICT) pada lembaga kursus pendidikan non-formal, akan membantu peserta didik untuk belajar dan menggali pengetahuan dibidang TIK dan menggunakan segala potensi yang ada untuk pengembangan kemampuan diri. Pemberlajaran bidang TIK akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada peserta didik dan bekerja secara mandiri. Selain itu pengunaan atau pemanfaatan KBK TIK akan meningkatkan proses pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan dunia usaha dan industri, yang pada akhirnya akan menciptakan etos kerja yang mengutamakan produktivitas dan kecepatan yang akuntabel dan sistematis.

Kurikulum Berbasis Komptensi bidang TIK yang mengacu pada kebutuh dunia usaha atau dunia Industri dirancang secara sistematis dalam Aplikasi Perkantoran yang mencakup materi / unit kompetensi: Sistem Operasi (Operating System), Instalasi Piranti lunak, Pengolah Kata (Word Processing), Pengolah Angka (Spread Sheet), Pengolah Data (Database), Pengolah Presentasi (Presentation), Browsing dan e-mail, serta Pengoperasian program yang dibuat khusus (Tailor made).

Setelah peserta didik menyelesaikan pelajaran dan mengikuti Ujian Nasional berbasis kompetensi untuk seluruh unit kompetensi yang ada pada Aplikasi Perkantoran dan dinyatakan kompeten, maka peserta didik memenuhi syarat untuk memiliki Sertifikat Operator Aplikasi Perkantoran.

RUANG LINGKUP
Kursus Komputer (ICT) pada dasarnya menumbuhkembangkan kemampuan (kompetensi) dalam lingkup pekerjaan sebagai operator aplikasi perkantoran, programer, dan design graphis yang dirinci dalam cakupan sebagai berikut:
1. Pemahaman tentang pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan elemen-elemen kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang operator aplikasi perkantoran, programer, atau design graphis.
2. Pengetahuan Ilmu dan perkembangan komputer kekinian.
3. Kemampuan-kemampuan dalam lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan Komputer (ICT) dalam berbagai cabang kegiatan yang dibutuhkan dunia industri.
4. Nilai-nilai, sikap, dan etika kerja serta kemampuan berkomunikasi guna menjadi pekerja sebagai operator aplikasi perkantoran, programer, atau design graphis.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
1. Pendekatan Pembelajaran
Peserta didik akan diberikan semangat untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri demi memenuhi tujuan program ini. Presentasi audio visual digunakan untuk melengkapi proses belajar mengajar, dan diskusi interaktif pun dianjurkan di dalam kelas.
Metode proses belajar mengajar yang digunakan seperti: latihan praktik, demonstrasi, dan penugasan berupa kasus yang bersesuaian dengan unit kompetensi yang diikuti. Peserta didik diuji secara pengetahuan dan praktik
Setiap akhir pertemuan dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat menyerap materi yang disampaikan, adapun evaluasi berupa penugasan praktik. Hasil dari evaluasi yang dilakukan Pendidik dapat menilai sejauh mana peserta didik menguasai materi yang disampaikan. Dari hasil penilaian yang dilakukan, pendidik dapat menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Penilaian

a. Dasar Penilaian
Penilaian ini berhubungan dengan tujuan dan sasaran program aplikasi perkantoran, dam akan menilai kapasitas peserta didik secara adil dan dapat dipercaya. Peserta didik akan dinilai melalui ujian praktek keterampilan yang hasil akhirnya diharapkan merupakan cerminan dari penguasaan peserta didik melalui materi yang diberikan.
Penilaian dari hasil belajar didasarkan atas hal-hal yang telah dicapai oleh peserta didik untuk tiap unit kompetensi yang diikuti, kemampuan yang dilihat berdasarkan standard kompetensi aplikasi perkantoran.

b. Prosedur Penilaian
Tiap peserta didik diberikan keterangan yang jelas mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang baik.
Peserta didik selain mengikuti ujian lokal (pada lembaga / institusi tempat peserta didik belajar), juga mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi di bidang Teknologi infromasi dan Komunikasi (LSK TIK) yang terakreditasi dan diakui secara formal oleh Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan.
Penilaian ujian lokal dilakukan oleh tenaga pendidik dari lembaga atau institusi tempat peserta didik belajar.
Adapun penilaian Uji Kompetemsi dilakukan oleh tenaga penguji tingkat nasional yang bersesuaian dengan unit kompetensi yang telah disertifikasi oleh LSK TIK dan Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan.

3. Evaluasi

a. Evaluasi Kelas
Evaluasi dilakukan selesai pertemuan, dengan mempraktikkan materi dengan contoh berupa studi kasus

b. Evaluasi Program
Untuk memastikan materi dalam program, kelas dan apa yang diberikan memenuhi sasaran dan tujuan.
Untuk menentukan apakah peserta memenuhi standard yang diharapkan dengan cara pengerjaan.
Untuk menentukan tingkat keberhasilan dan ingatan seorang peserta didik.
Untuk Menetapkan apakah program cukup baik untuk memenuhi kebutuhan industri.
Untuk mengkritik metode penyampaian materi dalam kelas dan metode cara mengajar yang efektif.
Untuk memastikan keabsahan dan dapat diandalkan atau tidaknya penilaian yang diberikan.

PROFIL LULUSAN
Setelah menyelesaikan program dan dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (LSK-TIK) maka lulusannya dapat bekerja sebagai staf: administrasi/sekretariat/keuangan/personalia dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), mengingat sebagian kegiatan yang ada pada DUDI akan melibatkan aplikasi perkantoran. Dengan menerapkan etos kerja yang baik dan memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan dengan bidang perkerjaan dan kompetensi yang dimilikinya.

HUBUNGANNYA DENGAN PROGRAM LAIN
Sertifikat aplikasi perkantoran atau Computer Literate Certification merupakan salah satu Jenjang yang ada pada Standard Kompetensi Lulusan bidang keterampilan komputer yang terdiri dari 8 kelompok yaitu: Aplikasi Perkantoran, Aplikasi Multimedia, Jaringan, Programming, System Analysis & Design, Web Design, Web Developer, Maintenance Computer.

Dimana pengelompokan kategori penjenjangan tersebut di atas bersifat fleksibel dinamis. Fleksibel berarti dapat dimulai dari jenjang manapun. Dinamis sesuai perkembangan, perubahan kebutuhan dan tuntutan kompetensi di dunia kerja. Fleksibilitas dan dimanis berarti pula antar standard kompetensi saling mendukung, tetapi antar kompetensi bukan merupakan langkah demi langkah yang harus dilaksanakan.

Referensi : Kurikulum Berbasis Kompetensi, Komputer Aplikasi Perkantoran, terbitan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Dirjen PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009.

Pendaftaran Kursus On Line

2010-05-28T10:50:00.018+07:00

1. Download Formulir Pendaftaran disini
2. Kirim kembali formulir pendaftaran ke e-mail : nesscera_register@yahoo.co.id
3. Biaya pendaftaran kursus (tercantum di formulir pendaftaran) dapat di transfer ke Bank :
3.1. BRI Unit Cicurug No.Rekening 3456-01-020182-53-9 a.n. LPK Nesscera
3.2. Bank Jabar Banten, KCP Cicurug, No. Rekening 0053-004FD6-100 a.n. LKP Nesscera
4. Setelah biaya pendaftaran di transfer, anda kirim SMS ke 0857.2422.2017 dengan format DAFTAR (spasi) KURSUS (spasi) NAMA ANDA.
5. Kami akan mengirimkan Jadwal Kursus lewat e-mail

Apapun KUALIFIKASI atau PROFESI anda, yang penting KOMPETENSI-nya,
LKP Nesscera salah satu Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang komputer SIAP MELAYANI ANDA, dan Kurikulum yang digunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Alamat : Jl.Koramil Cicurug Kab.Sukabumi (43359) Peta Lokasi
SELAMAT BERGABUNG

Pengurus DPC HIPKI Kabupaten Sukabumi

2010-05-27T11:21:00.004+07:00

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS CABANG HIMPUNAN PENYELENGGARA KURSUS INDONESIA
DPC HIPKI KABUPATEN SUKABUMI
PERIODE 2007-2011

PEMBINA :
Bupati Kabupaten Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sukabumi
Kabid/Kasi PLS Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi

DEWAN PERTIMBANGAN :
1. Ketua : H. Marpudin, S.Pd
2. Wakil Ketua : Drs. Asep Haryanto
3. Wakil Ketua : Dra Een Sumirat,M.Pd.
4. Wakil Ketua : Supriatna,SE
5. Anggota : Neneng Viena
Tatiek Jakaria
Hj. Latifah

DEWAN PENGURUS
1. Ketua : Dra. Santi Sulistia
2. Wakil Ketua : Drs. Sahuri
3. Wakil Ketua : Drs. Tajana
4. Sekretaris : Reka Ardian P.,SP.,SE
5. Wakil Sekretaris: Dadang Abdullah, S.Pd.I,MBA
6. Bendahara : Dra. Tetty Sufianty Zafar, MM
7. Wakil Bendahara : Ade Aisah

BIRO - BIRO
8. Pembinaan Organisasi dan Hubungan Keanggotaan : Sri Nuryani
9. Hubungan Kerjasama antar Daerah : Ratih Sumiati
10. Bantuan Hukum dan Advokasi : Hery Sarmanto,SH.
11. Akreditasi, Standarisasi, dan Sertifikasi : Chintia Mardiana, A.Md
12. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Lembaga : Rudi Yudansyah.
13. Hubungan Kerjasama Pemerintah : Endah Murdaningsih
14. Media, Komunikasi dan IT : Indra,A.Md.

BIDANG - BIDANG
15. Pembinaan Kerjasama Organisasi : Agus Sumpena
16. Pembinaan Keanggotaan : Hj, Siti Munirah
17. Hubungan Kerjasama Pemerintah : Eti Supartini,S.Pd.
18. Hubungan Kerjasama antar Organisasi dan KADIN : Christien.

LEMBAGA-LEMBAGA
19. Bantuan Hukum Perjanjian Kerjasama (Legal Adviser) : Notaris Hery
20. Bantuan Hukum dan Advokasi : -
21. Standarisasi Pengembangan Program/Konsorsium : -
22. Sertifikasi Profesi dan Hubungan dengan
Tempat Uji Kompetensi (TUK) : -
23. Akreditasi dan Kelembagaan : BNSP
24. Pendidikan dan Pelatihan SDM Lembaga : SKB
25. Media Cetak dan Publikasi : CV ANNITA
26. Media Elektronik dan IT : LPK NESSCERA & RAJAWALI RECORD

BADAN-BADAN
27. Pengembangan Usaha Lembaga Kursus dan Pelatihan : BADAN DIKLAT
28. Badan Penelitian dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan : -

Tenaga Kependidikan LKP Nesscera

2010-05-26T21:06:00.002+07:00

Pendidik/Instruktur LKP Nesscera

2010-05-26T20:00:00.007+07:00

Pelantikan Pengurus DPP HIPKI Masa Bakti 2010-2014

2010-05-26T16:38:00.004+07:00

Bertepatan dengan hari Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Mei tahun 2010 di Hotel Jayakarta Jakarta dilakukan acara pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia Masa bakti 2010-2014 oleh Dirjen PNFI. Hadir dalam acara ini adalah Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI, wakil dari PTK-PNF dan Wakil Kemenakertrans. Dalam sambutannya Dirjen PNFI berpesan bagaimana HIPKI secara khusus sebagai lembaga kursus harus berpikir bisa memberikan suatu kontribusi secara makro sehingga membentuk suatu sistem pendidikan yang PNF khusunya dalam bidang kursus. Berikut adalah Susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara dan Pelatihan Kursus Indonesia ( Masa Bakti 2010 - 2014 )

DEWAN PEMBINA
1.Direktur Jenderal PNFI – Kemendiknas
2.Direktur Jenderal PMPTK – Kemendiknas
3.Direktur Jenderal Binalatas – Kemenakertrans
4.Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
5.Direktur Pendidikan Kesetaraan DITJEN PNFI - Kemendiknas
6.Direktur Pendidikan Masyarakat DITJEN PNFI - Kemendiknas
7.Direktur PTK PNF DITJEN PMPTK - Kemendiknas

DEWAN PAKAR
1.Sudibyo Siyam,SE.,MM.
2.Prof. DR.Anwar Arifin.
3.Prof. Dr. Ir.Ismet Ahmad, M.Sc.
4.Prof. DR. Marsudi W. Kisworo, M.Sc.
5.Dr. Sudrajat Rasyid, MM.
6.Agung Bayu Waluyo, Ph.D.
7.R.Freddy Rangkuti,M.Si.

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
1.Prof. DR. H. Bambang Marsono, MA. Msc. MBA. Ph.D.(Ketua)
2.Drs. Gusti Bagia Mulyadi, Apth. MM.(Wakil Ketua)
3.Umar Latinulu, SE. MM.(Wakil Ketua)
4.Drs.Mansur Simamora,M.Pd.(Wakil Ketua)
5.Hj.A.S.Jafar (Wakil Ketua)
6.DR. H. Suharsono, MPd. MM.(Anggota)
7.H. M. Syahrial Yusuf, SE.MBA.MM.(Anggota)
8.Dasril Y. Rangkuti, Msc. MM.(Anggota)
9.DR. CH. Rizal, MA. MBA.(Anggota)
10.Tommy Harjatmo, MD. MSc.(Anggota)
11.Purwacaraka (Anggota)

DEWAN PIMPINAN PUSAT
Ketua Umum : Ir. H. Nasrun Tajudin

Wakil Ketua Umum Bidang Intern : Ir. H. Sukhrowardi, MAP.
Wakil Ketua Umum Bidang Extern : Drs. H. Ali Badarudin

Ketua I : Buyung Zulkifli, SE.
Ketua II : Ir.Fadli, M.Si.
Ketua III : H.M.Rudy J. Tikoalu,SE.
Ketua IV : Evita Arief, M.Si.
Ketua V : Henny Anastasia,S.Pd.
Ketua VI : Ir. Sigit Pramono.SE.
Ketua VII : Jentot Tugioyno,S.Kom.
Ketua VIII : Edy Supeno.SE.M.Si

Sekretaris Jenderal : Fakhrurazi, SE,MM.
Wakil Sekjen : Edy Suwaras,SE.
Wakil Sekjen : Purwanto, M.Si.

Bendahara Umum : Dra. Hj. Yuyu Andy, M.Pd.
Wakil Bendahara : Ir. H. Mochamad Ilyas
Wakil Bendahara : Imam Djuhari,S.E.
Wakil Bendahara : Eva Permatasari,SE.

KOORDINATOR WILAYAH
1.Ir.Petrus Peranginangin (DI Aceh, Sumut)
2.Ir.Jhon Eddy Sutantia (Sumsel, Sumbar, Lampung, Bengkulu, Babel)
3.Achmad Tharmidzi Adzis,SE (Kepri, Riau, Jambi)
4.Yosdianto,SP.d. (DKI,Jabar, Banten,Kalbar)
5.Ir.Bambang Haryo Prabowo (Jateng, Jatim, DIY)
6.Drs.Sopian Assauri,.MM (NTB, Bali, NTT)
7.Berth Jery D.SE.,S.Kom (Sulut, Sulteng, Sultra,Sulbar,Sulsel)
8.Asbulah,SH ( Kalsel, Kaltim, Kalteng)
9.Drs. H,Amiruddin DjakKolo,SE. (Gorontalo, Papua, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat)

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
I.Pembinaan Organisasi dan Hubungan Keanggotaan
1.Drs. Haryono (Koordinator)
2.Ir.Abdul latief Kamaruddin,MM (Anggota)
3.Herdian (Anggota)
4.Bowo Cahyono,SE (Anggota)
5.Rosilawati.SE (Anggota)
6.Mulyadi (Anggota)

II.Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
1.Dra Endang R Guritno,M.Pd. (Koordinator)
2.Drs.IdwarRuslan (Anggota)
3.Drs. Sunarto (Anggota)
4.Mery Witman (Anggota)
5.Rudi Anton,SE (Anggota)
6.Drs. M. Usman,MM (Anggota)

II.Dana dan Usaha
1.Ni Luh Putri S,SE,MM.Kom (Koordinator)
2.Aly Anwar (Anggota)
3.Neneng Nurjanah (Anggota)
4.Drs.Lutfi Hidayat (Anggota)
5.Hj.Anna (Anggota)
6.Hj.Alida,Amd (Anggota)
7.Zulkifli Bahri (Anggota)
8.Hari Madya,SE (Anggota)

III. Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Lembaga
1.Dra.Lisa Natalia,M.Si (Koordinator)
2.Wiji Kartini,SH (Anggota)
3.Paula Hartanus (Anggota)
4.Ir.Didin Aliyudin, MM (Anggota)
5.Dra.Yuli Heriati,M.Pd. (Anggota)
6.Drs.Eko Joyoprayitno,M.Si (Anggota)
7.Tri Endi (Anggota)
8.Koen Mulyono (Anggota)

V. Media Komunikasi dan Teknologi Informasi
1.Manipul Usman,SE.,M.Kom (Koordinator)
2.Firman Ariansyah,SE.MM.(Anggota)
3.Hidayat Darwis,SE.,M.M (Anggota)
4.Tian Satiana,SE (Anggota)
5.Nirwan,ST (Anggota)
6.Hidayat (Anggota)
7.Ahmad Kadri,SE (Anggota)

VI. Akreditasi, Standarisasi dan Sertifikasi
1.Budiman Arief,S.Kom.,M.M (Koordinator)
2.Wawang Suwarno, ST (Anggota)
3.Hermansyah,S.Pd (Anggota)
4.Bachtiar,SE (Anggota)
5.Indra Bambang (Anggota)

VII. Pengabdian Masyarakat
1.Andi Rismansyah. Ds.AK (Koordinator)
2.I. Gusti. Kmp. Widi Nurcahya (Anggota)
3.Zulkifli Adam,SP.d (Anggota)
4.Finy Buana Kusuma Dewi (Anggota)
5.Nurrohim,SE (Anggota)
6.Teresia (Anggota)

VIII. Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan
1.Handito Hadiyuwono CPM (Koordinator)
2.Ir. Mamul Zein (Anggota)
3.Ahmad Abadi (Anggota)
4.Ir.Syamsudin Lubis,M.M (Anggota)
5.Edy Suyoso.SE (Anggota)

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi
1.Syira Prayuna,SH. (Koordinator)
2.Suci Madio,SH. (Anggota)
3.Shanti Dewi,SH. (Anggota)
4.Aliku Maharani,SH,MH.M.M. (Anggota)
5.Bambang Sri,SH. (Anggota)

Badan Pengembangan Usaha Lembaga Kursus dan Pelatihan
1.Arif Nugroho,M.Eng (Koordinator)
2.Drs.Joko Sutrisno,MM (Anggota)
3.Saptuhari,S.Sos (Anggota)
4.Adit Purwacaraka (Anggota)
5.Muli Sekarwangi,SP.d (Anggota)
6.H.Harry Madya,SE (Anggota)

Referensi : http://www.infokursus.net/beritadetil.php?id=115

Instruktur LKP Nesscera maju ke jambore tk propinsi

2010-05-24T07:39:00.010+07:00

Tuntaslah sudah gebyar Jambore 1000 PTK-PNF 2010 tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar pada hari Selasa 18 Mei 2010 bertempat di SKB Cikembar diikuti oleh PTK-PNF dari unsur Penilik, Pamong Belajar, Pengelola PAUD, Pengelola PKBM, Pengelola Kursus, Pengelola TBM, Tutor Kesetaraan, Keaksaraan dan Instruktur kursus yang berasal dari 47 Kecamatan se Kabupaten Sukabumi, dari 12 mata lomba yang digelar, salah satu mata lomba diraih oleh salah seorang Instruktur dari LKP Nesscera dengan meraih peringkat 1 lomba Pengelola IT yaitu Hari Otang Sasmita,SPt.

Yang masuk peringkat 1 dari semua mata lomba akan melangkah selanjutnya untuk mengikuti Jambore 1000 PTK-PNF tingkat Propinsi, menurut jadwal akan digelar diantara tanggal 8 – 12 Juni 2010.
Untuk 12 mata lomba Jambore 1000 PTK-PNF tingkat Kabupaten Sukabumi yang meraih peringkat 1 (satu) yaitu :
1. Tutor Kesetaraan (Yayan Nuryaman, S.Pd dari SKB Cikembar)
2. Tutor PAUD (Siti Komariah dari PAUD)
3. Instruktur Bahasa Inggris (Selly Monica Yuniar dari LKP Mutiara )
4. Pengelola PAUD (Tuti Rohaeni dari PAUD Tibelat )
5. Pengeola Kursus (Pauzan Pitran Utama dari LKP Depari Express )
6. Pengelola PKBM (Dra. Sunarti dari PKBM Taruna Bhakti )
7. Instruktur Tata Rias (Ika Suatika dari LKP Nirwana )
8. Tutor Keaksaraan (Sopandi, S,Pd. dari PKBM Warcijaya )
9. Pengelola TBM (Dede Imam M, Sos )
10. Pengeloa IT (Hari Otang Sasmita,SPt dari LKP NESSCERA Cicurug )
11. Pamong Belajar (Drs. Dadang Sunarwan, M,Pd. Dari SKB Cikembar )
12. Penilik (Deni Husnaeni, S,Ag. Penilik PAUD Kec.Cantayan )
Dengan harapan duta Kabupaten Sukabumi yang berlaga nanti di Jambore 1000 PTK-PNF tingkat propinsi ada yang masuk peringkat yang selanjutnya berlaga di tingkat Nasional.
Sukses..... Selamat berjuang.
Ditulis oleh Supriatna

Pendidikan Karakter

2010-05-17T12:48:00.006+07:00

PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MEMBANGUN KEBERADABAN BANGSA
Mengawali tulisan ini, patut kiranya kita memberikan “makna” lebih tentang tema besar yang diangkat pada acara Hari Pendidikan Nasional tahun 2010 yakni ”Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa”. Karena Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi perkembangan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan norma-norma sosial di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama.
”Dari mana asalmu tidak penting, Ukuran tubuhmu juga tidak penting, Ukuran Otakmu cukup penting, ukuran hatimu itulah yang sangat penting” karena otak (pikiran) dan kalbu hati yang paling kuat menggerak seseorang itu ”bertutur kata dan bertindak” Simak, telaah, dan renungkan dalam hati apakah telah memadai ”wahana” pembelajaran memberikan peluang bagi peserta didik untuk multi kecerdasan yang mampu mengembangkan sikap-sikap; kejujuran, integritas, komitmen, kedisipilinan, visioner, dan kemandirian.

Sejarah memberikan pelajaran yang amat berharga, betapa perbedaan, pertentangan, dan pertukaran pikiran itulah sesungguhnya yang mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Melalui perdebatan tersebut kita banyak belajar, bagaimana toleransi dan keterbukaan para Pendiri Republik ini dalam menerima pendapat, dan berbagai kritik saat itu. Melalui pertukaran pikiran itu kita juga bisa mencermati, betapa kuat keinginan para Pemimpin Bangsa itu untuk bersatu di dalam satu identitas kebangsaan, sehingga perbedaan-perbedaan tidak menjadi persoalan bagi mereka.

Karena itu pendidikan karakter harus digali dari landasan idiil Pancasila, dan landasan konstitusional UUD 1945. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia. Mereka bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui arti simbol “Bhineka Tunggal Ika” pada lambang negara Indonesia.

Dari mana memulai dibelajarkannya nilai-nilai karakter bangsa, dari pendidikan informal, dan secara pararel berlanjut pada pendidikan formal dan nonformal. Tantangan saat ini dan ke depan bagaimana kita mampu menempatkan pendidikan karakter sebagai sesuatu kekuatan bangsa. Oleh karena itu kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun bangsa ini. Hal ini tentunya juga menuntut adanya dukungan yang kondusif dari pranata politik, sosial, dan budaya bangsa.

”Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa”, adalah kearifan dari keaneragaman nilai dan budaya kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural yang terjadi. Oleh karena itu pendidikan harus diletakan pada posisi yang tepat, apalagi ketika menghadapi konflik yang berbasis pada ras, suku dan keagamaan. pendidikan karakter bukanlah sekedar wacana tetapi realitas implementasinya, bukan hanya sekedar kata-kata tetapi tindakan dan bukan simbol atau slogan, tetapi keberpihak yang cerdas untuk membangun keberadaban bangsa Indonesia. Pesan akhir tulisan ini, berikan layanan yang terbaik kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga terwujud masyarakat yang ”beradab” yang mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia........ Pembiasaan berperilaku santun dan damai adalah refreksi dari tekad kita sekali merdeka, tetap merdeka. (Muktiono Waspodo)
Referensi : http://www.jugaguru.com/column/42/tahun/2010/bulan/05/tanggal/07/id/1085/

Pembinaan dari Direktorat Binsus, Ditjen PNFI

2009-06-07T19:56:00.022+07:00

Dalam rangka pemberdayaan lembaga kursus, Sabtu, 6 Juni 2009 Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan LPK Nesscera kedatangan salah seorang petugas visitasi (Martince) dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Binsus), Direktorat Jenderal PNFI, Departemen Pendikan Nasional Jakarta diterima langsung oleh Pimpinan LPK Nesscera (Chintia Mardiana). Dengan kedatangan petugas visitasi tersebut pihak Pengelola Lembaga (LPK Nesscera) mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Binsus atas kunjungan dan perhatiannya, hal ini diharapkan akan menjadi motivasi bagi pengelola lembaga untuk lebih meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga kursus yang berdampak terwujudnya tenaga professional untuk siap bekerja dan berusaha. Hal ini seiring dengan amanah yang diemban dalam pasal 26 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih jelasnya pasal 26 UU No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Sebagaimana pemaparan Wartanto (Direktur Binsus) Ketika Pimpinan LPK Nesscera mengikuti acara Seminar Pengembangan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (CBT) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Hotel Aston Jakarta 12 Nopember 2008 beliau (Wartanto) mengatakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus dan pelatihan juga telah diluncurkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Tujuannya tak lain agar lembaga kursus dapat menyiapkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi agar siap bekerja dan berusaha. Selanjutnya dalam melakukan pembinaan kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga menyiapkan lembaga kursus yang professional untuk mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja serta sertifikasi kompetensi lulusan kursus.
Terkait dengan hal Akreditasi, Rabu, 24 Desember 2008 dilakukan pelaksanaan akreditasi Program Kursus Komputer pada LPK Nesscera oleh dua orang Asesor ( Drs.Tarjono,MM dan Nurul Fahimah,S.Pd ). Akreditasi yang dilakukan terhadap lembaga PNF ini merupakan kebijakan BAN PNF yang mempunyai latar belakang bahwa Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan dasar itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Dengan kurun waktu kurang lebih tiga bulan setelah pelaksanaan akreditasi Program Kursus Komputer terhadap LPK Nesscera alhamdulillah Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF) Nomor : 001/SKEP/STS-AKR/BAN PNF/I/2009 Program Komputer LPK Nesscera, ditetapkan statusnya "TERAKREDITASI". Hal ini diraih dengan perjuangan kerja keras yang melibatkan semua unsur yang terkait, khususnya kebersamaan diantara pimpinan lembaga dan pelaksana lainnya.

SELAMAT MEMPERINGATI HARDIKNAS 2 MEI 2009

2009-04-23T18:23:00.002+07:00

Download Pedoman Upacara Hardiknas 2009

Pendidikan sebagai Modal Besar Pembangunan Berkelanjutan
Pendidikan terutama di bidang sains, teknologi, dan seni merupakan modal besar untuk menjamin agar pembangunan terjaga keberlanjutannya. Harus dipikirkan bagaimana sains, teknologi, dan seni dapat membuat semua penduduk Indonesia dan juga dunia sadar bahwa keberlangsungan kehidupan bumi harus dijaga.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal, selaku Ketua Panitia Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) mengatakan, pendidikan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan peringatan Hardiknas 2009. "Pada akhirnya semua hal yang dilakukan di bidang sains, teknologi, dan seni diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Apalagi seni sangat menentukan di bidang kreativitas, " katanya saat memberikan keterangan pers di Depdiknas, Jakarta, Rabu (29/04/2009) .

Fasli mengatakan, peringatan Hardiknas dengan tema Pendidikan Sains, Teknologi, dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Bangsa akan dirangkai dengan berbagai kegiatan. Dia menyebutkan, upacara peringatan Hardiknas akan dilaksanakan di kantor Depdiknas, Jakarta pada Sabtu, 2 Mei 2009. Upacara juga akan dilaksanakan secara serentak di kantor dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, serta sekolah di seluruh Indonesia.

Usai upacara peringatan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, akan menyematkan Satya Lencana Karya Satya kepada 109 pegawai di lingkungan Depdiknas yang mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi dengan masa kerja 10 hingga 30 tahun. Acara lain adalah pemberian penghargaan diantaranya pemilihan masyarakat berprestasi, gubernur berprestasi, daerah berprestasi, siswa berprestasi, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. "Puncak peringatan akan diselenggarakan bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemda Jawa Barat," katanya.

Fasli menyampaikan, pemerintah akan menaikkan jumlah mahasiswa yang masuk ke bidang sains dari lima persen menjadi sepuluh persen. Dia mengatakan, upaya untuk meningkatkan minat siswa terhadap sains akan dilakukan dengan memberikan insentif melalui berbagai lomba - lomba, studi banding, dan fasilitas laboratorium canggih. "Di sekolah sudah diajarkan cuma minat mereka kadang bervariasi. Kita ingin memastikan agar sains ini diajarkan dnegan menyenangkan dan difasilitasi dengan berbagai peralatan multimedia," katanya.

Lebih lanjut Fasli mengatakan, pemerintah akan memberikan penghargaan bagi guru - guru yang berhasil menemukan metode pembelajaran yang bagus. Kemudian, kata dia, lomba - lomba olimpiade akan diperbanyak dan akan membawa juara nasional ke tingkat internasional.
Terkait dengan pendidikan seni, Fasli mengatakan, seni merupakan potensi nasional yang luar biasa. Menurut dia, produk - produk seni seperti seni pertunjukkan selalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa saat ditampilkan di luar negeri. Pada 2009, kata dia, pemerintah memberikan bantuan (blockgrant) sebanyak Rp.1 milyar kepada pendidikan tinggi seni dan Rp.500 juta kepada pendidikan tinggi umum. Kuota yang diberikan sebanyak masing - masing lima untuk pendidikan tinggi seni dan lima pendidikan tinggi umum. "Satu sudah diputuskan yakni tim Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang akan dikirim ke Pekan Seni Pasar Tongtong di Belanda," katanya.

Rektor ITB Djoko Santoso menyampaikan, puncak peringatan Hardiknas 2009 akan diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat pada 14 Mei 2009. Direncanakan, acara akan dihadiri oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. "Selanjutnya, Bapak Presiden akan meresmikan beberapa proyek pembangunan di Jawa Barat," katanya.

Djoko mengatakan, acara akan dirangkai dengan kegiatan pameran yang akan menampilkan riset - riset unggulan berbagai perguruan tinggi termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK). "ITB sendiri akan menampilkan pameran fokus penelitian, yakni energi berkelanjutan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bioteknologi, desain dan seni, serta infrastruktur. Akan dipamerkan juga toko buku mobil," katanya.***

Sumber: Pers Depdiknas

Pedoman program kursus

2009-03-19T07:20:00.006+07:00

Beberapa pedoman dibawah ini dapat di download
Kumpulan Pedoman Kursus 2010
Pedoman periode 2009 :
1.Pedoman Uji Kompetensi
2.Pedoman pembentukan TUK
3.Pedoman pembentukan LSK
4.Pedoman KPP 2009
5.Pedoman KWD 2009
6.Pedoman KWK 2009
7.Pedoman Kewirausahaan Pemuda
8.Pedoman KUPP
9.Pedoman KP via lembaga kepemudaaan
10.Alokasi anggaran Binsuskel 2009

Pedoman Bantuan Program Dikmas tahun 2009

2009-02-25T21:08:00.004+07:00

Download Pedoman Bantuan Program Pengarusutamaan Gender 2009
1.Acuan Bantuan Pemberdayaan Perempuan
2.Acuan Bantuan Pend.Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
3.Acuan bantuan Pengarusutamaan Gender Bid Pend.tk.Provinsi
4.Acuan Bantuan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kab_kota
5.Acuan Bantuan Pend.Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Download Pedoman Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 2009
1.Acuan Bantuan TBM Penguatan Minat Baca
2.Acuan Bantuan TBM Penguatan Keaksaraan
Download Pedoman Bantuan Kemitraan
1.Acuan Bantuan Program PBA Inovasi Keaksaraan Utk Pemberdayaan Kerjasama dg Perguruan Tinggi dan Lembaga Organisasi Mitra
2.Acuan Bantuan Program PBA Model Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Kerjsama dg Pemerintah Kab_Kota
Download Pedoman Bantuan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional
1.Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
2.Acuan Bantuan Operasional Keaksaraan melalui Dana Dekosentrasi
3.Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri melalui Dana Dekosentrasi
4.Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Keluarga

Pemberian bantuan Pendidikan bagi PTKPNF

2009-02-20T19:20:00.001+07:00

Direktorat PTK-PNF pada tahun 2009 menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi PTK-PNF di seluruh Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan Strata Satu (S1) atas biaya sendiri.

Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah:
a.Memotivasi PTK-PNF untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b.Meningkatkan kompetensi PTK-PNF sehingga memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugasnya.
c.Meningkatkan mutu layanan program pendidikan nonformal.

Pemberian bantuan pendidikan bersifat stimulan sebagai motivasi bagi PTK-PNF yang sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan tidak mengikat untuk kelanjutan pemberian bantuan pada tahun berikutnya.

Lebih lengkapnya dapat mendownload pedoman pemberian bantuan pendidikan.

Referensi : http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2009/bulan/02/tanggal/20/id/892/

Edit photo biasa menjadi luarr biasa

2009-02-03T20:59:00.014+07:00

Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah berkunjung di situs ini, oh ya.. buku tamunya sudah di isi belum...? jangan lupa komentarnya ya.
Nah sekarang ada pengalaman, setelah sekian lama utak atik Adobe photoshop, ternyata sampai sekarang, terasa sulitnya mengedit agar photo yang kita miliki bisa pas atau cocok pada background yang akan kita satukan.

Tetapi sekarang kita gak perlu pusing sudah ada situs yang bisa membuat photo kita yang biasa menjadi luar biasa. Anda tinggal menyediakan photo close up, dan pastikan photo tersebut sudah tersimpan di file PC anda, tanpa menggunakan aplikasi Adobe photoshop atau image editor lain, langsung saja kunjungi Photofunia, pilih salah satu efek yang kamu kehendaki, kemudian pilih file photo yang sudah disediakan (klik Choose file), tunggu sebentar...upload... jadi deh, tinggal disimpan.

Sekedar contoh, silahkan anda perhatikan
photo sebelum di edit :

Sesudahnya :

photo sebelum di edit :

Sesudahnya :

Program Profesional

2009-02-02T21:54:00.011+07:00

INSTALASI KOMPUTER
Setup BIOS
Instalasi Sistem Operasi
Instalasi Aplikasi
Remove Aplikasi
Trouble Shooting
Optimalisasi PC
Maintanance
Internet (Download Aplikasi)

TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
LAN (Local Area Network)
WAN (Wireless Area Network)
Network Security
Remote Desktop
NetOp
Hamachi

TEKNIK GAMBAR
AutoCAD
2D
3D

GRAPHIC DESIGN
Corel Draw
Adobe Photoshop
Free hand
Internet

KOMPUTER AKUNTANSI
Sistem Operasi Windows
Microsoft Excel
Microsoft Access
MYOB
Internet

GRAPHIC DESIGN ANIMATION
Flash
Swish
3D StudioMax

INTERMEDIATE OFFICE
Sistem Operasi Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Internet

ADVANCED OFFICE
Sistem Operasi Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access
Publisher
Internet

ADMINISTRASI KANTOR
Sistem Operasi Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access
MYOB
Internet

BASIC OFFICE UNTUK SD
Mengoperasikan PC
Menggunakan Sistem Operasi
Aplikasi Paint Brush(Gambar)
Aplikasi Word Pad
Dasar Microsoft Word
Fungsi Editing
Format pada Text
Format pada paragraph

ANIMATION MULTIMEDIA
3D StudioMax
FireWorks
Director MX
Adobe Promier Pro
After Effects

KURSUS BAHASA INGGRIS
English for kids
Basic English for Teenagers
Intermediate English for Teenagers
Advanced English for Teenagers
English for Adult
General English
English Private at home

Pejabat Eselon II Kab Sukabumi

2009-01-30T14:51:00.007+07:00

Terkait dengan SOTK Baru, diawal tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melantik Pejabat Eselon II yang dilaksanakan 29 Januari 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/Kep.67-BKD/2009 Tanggal 28 Januari 2009 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
1 Drs. BAMBANG ISMUBROTO Jabatan ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN
2 Drs. WASTARAN Jabatan ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3 H. DJADJANG ABDURAHMAN, S. Sos, MM Jabatan ASISTEN SEKDA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 Drs. H. ERYADI DJUNAEDI D, M.SI Jabatan ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI
5 Drs. ADANG KARYANA SUHADA Jabatan SEKRETARIS DPRD
6 R. IRWAN SUKIRMAN AS, SH Jabatan INSPEKTUR
7 Drs. H. ZAENAL MUTAQIEN, M.SI Jabatan KEPALA DINAS PENDIDIKAN
8 dr. Hj. ADRIALTI Jabatan KEPALA DINAS KESEHATAN
9 Drs. Z.A KUSUMAWIJAYA Jabatan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
10 Drs. H. IYOS SOMANTRI Jabatan KEPALA DINAS KEPARIWISATAAN , KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11 Ir. WAWAN WITARNAWAN S, M.SI Jabatan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
12 Ir. H. SAMANDJI. MM Jabatan KEPALA DINAS PENGAIRAN
13 Drs. ASEP JAPAR, MM Jabatan KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
14 Ir. H. DUDUNG ABDURACHMAN, M.SI Jabatan KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
15 Ir. ASEP SUGIANTO, MM Jabatan KEPALA DINAS PETERNAKAN
16 Drs. HARRY MUKHARAM HASSAN, MM Jabatan KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
17 Drs. IWAN RIDWAN Jabatan KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
18 Ir. EDWIN S MACHMOED Jabatan PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
19 Drs. WAHYU UTOMO Jabatan KEPALA DINAS SOSIAL
20 Drs. ACEP BARNASAH. MM Jabatan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
21 Drs. DADANG EKA WIDIANTO Jabatan KEPALA DINAS DAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
22 Drs. YAYAT WIATMANA Jabatan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
23 Drs. SUHANA GONDO Jabatan KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
24 H. GINANJAR S, ST, MM Jabatan KEPALA BADAN LINDUNGAN HIDUP
25 Ir. DANA BUDIMAN, M.SI Jabatan KEPALA KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
26 Drs. H. MOCH. SAENDINOBRATA, M.SI Jabatan KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
27 Drs. Hj. RATU DWI YAYAH DJ. M.SI Jabatan KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANDA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
28 Drs. H. ADJO SARJONO, MM. Jabatan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
29 Drs. SUHENDAR, CQM Jabatan KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
30 Dra. Hj. HURAINI, MM Jabatan BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
31 DODI ACHDIAT SOMANTRI, SH. M.SI Jabatan KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
32 SRI HARYANTO, S.IP, MM. Jabatan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33 Ir. TEDDY RAYADI Jabatan STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
34 R. PERRY A FURQON, S.IP Jabatan STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN
35 Drs. H. TATANG MUCHTAR, BE, M.SI Jabatan STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
36 Drs. EDI WIDHARTO Jabatan STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
37 Drs. BAMBANG SETIAWAN Jabatan STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Referensi : Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai BKD, ttd. Ade Setiawan,S.IP.

Mengenal Sejarah Kabupaten Sukabumi

2009-01-25T12:21:00.001+07:00

Hari Jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober yang didasarkan dari titimangsa keberhasilan para pejauang muda Sukabumi setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang setelah kalah oleh Sekutu tahun 1945. Akibat penolakan tuntutan para pejauang muda Sukabumi tanggal 1 Oktober 1945 melakukan penyerbuan dan berhasil antara lain :
Membebaskan 9 orang tahanan politik, salah seorang di antaranya RA Kosasih yang kemudian sempat menjadi Panglima Kodam Siliwangi.
Perebutan kekuasaan pemerintah sipil, dengan mengganti wedana dan camat yang tidak mendukung aksi pejuang. Jabatan-jabatan di daerah diserahkan kepada para alim ulama.
Pengambilalihan instalasi penting, seperti PLN, Kantor Telepon, Tambang Mas Cikotok, Industri Logam BARATA dan pengambil_alihan gudang senjata di Wangun dan Tegal Panjang.
Setelah berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah transisi Jepang, para pejuang Sukabumi mengusulkan Mr. Sjamsudin sebagai Walikota Sukabumi dan Mr. Haroen sebagai Bupati Sukabumi. Atas usul tersebut, Residen Bogor mengangkat Mr. Haroen sebagai Bupati pertama Kabupaten Sukabumi di Era Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1946.
Sejak saat itu peristilahan yang tertera pada nomenklatur pemerintahan diganti misalnya Ken diganti menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan (sekarang sudah tidak ada), Son menjadi Kecamatan dan Ku menjadi Desa.
Kekuasaan untuk menetapkan peraturan di Daerah pun mulai disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, seperti perubahan kedudukan Komite Nasional Daerah. Komite yang semula bertugas sebagai pembantu eksekutif, diberi wewenang penuh bersama eksekutif dalam menetapkan peraturan daerah, sejalan dengan peraturan tingkat pusat dan daerah atasan.
Belanda berusaaha untuk mengembalikan kekuasaanya, dengan memanfaatkan gerakan pasukan sekutu. Tanggal 9 Desember 1945 pasukan Inggris yang berintikan tentara Ghurka, bersama dengan pasukan Belanda dengan NICA-nya, berusaha masuk ke Sukabumi dan dihadang gabungan pasukan pejuang, maka terjadilah pertempuran sengit, yang dikenal dengan Pertempuran Bojongkokosan.
Iring-iringan kendaraan perang tentara Inggris, terdiri dari tank dan panser, diserang pasukan Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda. Kerugian besar diderita pihak sekutu. Disamping beberapa kendaraan perang berhasil diledakkan, banyak tentara Ghurka terbunuh dan beberapa perwira Inggris tewas.. Di sekitar situs pertempuran bersejarah itu, sekarang berdiri monumen perjuangan Bojongkokosan. Sejak peristiwa itu, beberapa gerakan tentara Belanda dan sekutu senantiasa mendapat perlawanan para pejuang muda Sukabumi.
Tanggal 21 Juli 1947, Belanda berhasil lolos masuk ke Sukabumi dan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di bawah Mr. Soewardi, untuk sementara dipindahkan ke Nyalindung, sebelah Selatan kota Sukabumi. Belanda membentuk pemerintaha sipil dan mengangkat R.A.A. Hilman Djajadiningrat sebagai Bupati Sukabumi, yang kemudian digantikan oleh R.A.A. Soeriadanoeningrat.
Tahun 1950, setelah kekuasaan kembali ke tangan Republik Indonesia, pemerintahan di daerah ditata kembali berdasarkan UU 22/1948. Dengan keluarnya UU 14/1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah otonom. R.A. Widjajasoeria diangkat menjadi Bupati, menggantikan Soeriadanoeningrat.
Pada masa pemerintahan, R.A. Widjajasoeria, yang berakhir tahun 1958 itu, telah terjadi perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan di daerah yaitu :
Diundangkannya UU I/1957 menggantikan UU 21/1948. Dengan undang-undang baru ini, Kepala Daerah hanya diserahi tugas otonomi daerahnya sendiri, sedang tugas pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.
Terjadi dualisme tugas dan kewenangan di daerah, antara tugas dan kewenangan pusat di daerah.
Tahun 1958, R. Hardjasoetisna diangkat menjadi Kepala Daerah, menjalankan tugas-tugas kewenangan daerah. Sedangkan sebagai pelaksana tugas dan kewenangan pemerintah pusat di daerah dijabat oleh pejabat tinggi yang disebut Pejabat Bupati, saat itu dijabat oleh R.A. Abdoerachman Soeriatanoewidjaja.
UU I/1957 tidak berlangsung lama dengan terbitnya Penpres R.I 6/1959 yang menyerahkan tugas-tugas pusat bidang pemerintahan umum, maupun urusan rumah tangga daerah, ke tangan Bupati/Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bupati/Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). R. Koedi Soeriadihardja diangkat sebagai Bupati/Kepala Daerah hingga tahun 1967, yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Anwari.
Perubahan dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah turut mewarnai dinamika dan perkembangan daerah serta masyarakat Kabupaten Sukabumi. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 yang menjadi acuan sistem pemerintahan di daerah, pada tahun 1965 diundangkan UU 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini kemudian dicabut sebelum dilaksanakan dan diganti dengan UU 5/1974. Undang-undang baru ini kemudian berlaku selama pemerintahan Orde Baru, hingga diundangkannya UU No. 22/1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Haji Anwari merupakan Bupati pertama yang diangkat di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahannya, Kabupaten Sukabumi mulai mengembangkan pembangunan infrastruktur, yang mengakhiri isolasi wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Sebagai Bupati, Haji Anwari berakhir tahun 1978. Bupati berikutnya adalah :
Drs. H.M.A Zaenuddin (1978 ? 1983)
Dr. H. Ragam Santika (1983 ? 1989)
Ir. H. Muhammad (1989 ? 1994)
Drs. H.U. Moch. Muchtar (1994 ? 1999)
Drs. H. Maman Sulaeman (2000 ? 2005)
Drs. H. Sukmawijaya, MM (2005 ? 2010)
Drs. H. Sukamawijaya, MM, merupakan Bupati Sukabumi pertama hasil Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 yang berpasangan dengan Drs. H. Marwan Hamami, MM sebagai Wakil Bupati Sukabumi. Pada usianya yang ke 60, Kabupaten Sukabumi membuat tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni telah dilaksanakannya pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi secara langsung yang berjalan aman, tertib, dan damai.
Drs. H. Sukmawijaya, MM dan Drs. H. Marwan Hamami, MM., dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa bhakti tahun 2005-2010 oleh Gubernur Jawa Barat Drs. H. Dany Setiawan, M.Si. atas nama Menteri Dalam Negeri RI pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H Sopandi Harjasasmita.

VISI MISI BUPATI SUKABUMI
PERIODE 2005 - 2010

VISI :
• TERWUJUDYA PERUBAHAN KABUPATEN SUKABUMI MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAQ MULIA, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA
MISI :
• MEMBANGUN SDM YANG BERAKHLAQ MULIA
• MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERTUMPU PADA SEKTOR UNGGULAN (BASIS) DAN PEREKONOMIAN RAKYAT
• MEMANTAPKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
LAMBANG KABUPATEN SUKABUMI

LAMBANG

Lambang Perisai :
Menggambarkan Perlindungan Pemerintah daerah terhadap Penduduk dan semua kekayaan alam di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Warna Hitam :
berarti kekal dan abadi
Warna kuning :
Keadaan yang gilang gemilang
Gambar takikan karet dan daun teh melambangkan :
Potensi komoditas perkebunan
Gambar kujangmelambangkan :
Pusaka Pajajaran yang dahulu kala berkuasa di bumi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi
Gemah Ripah Loh Jinawi mengandung arti subur makmur wibawa mukti.

Referensi: http://www.kabupatensukabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=78&lang=en

DISKUSI DAN OUT DOOR FORUM PTKPNF

2009-01-19T10:54:00.010+07:00

Tidak seperti biasanya acara diskusi PTKPNF biasa dilaksanakan di tempat gedung formal, tetapi untuk tahun 2009 ini dilaksanakan di lokasi Kaki Gunung Salak (Out Door) tepatnya di Pondok Cangkuang Perhutani Cidahu Kabupaten Sukabumi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka pemberdayaan Forum PTKPNF yang mempunyai tujuan menumbuhkembangkan kerjasama diantara forum PTKPNF di Kabupaten Sukabumi dan terselenggara atas kerjasama SKB Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Dra.Aning Karwati,M.Pd dengan Forum PTKPNF yang diketuai Wowon,M.Pd. (Ketua IPI Kab Sukabumi) dan kegiatan ini diikuti oleh 10 forum PTKPNF, IPI, HPKI, HISSPI, Forum PKBM, Forum TLD, Forum Tutor Kesetaraan, Forum Tutor Keaksaraan, Forum HIMPAUDI, Forum ICT. Dan FDI Yang dilaksanakan Sabtu dan Minggu, 17-18 Januari 2009. diisi dengan acara Diskusi dan Out Door. Acara Out Door dilaksanakan kerjasama dengan Tim “SALAK ADVENTURE OUT BOND AND MANAGEMENT TRAINING” disajikan beberapa permainan Game diantaranya :
• ICE BREAKING (RAM-TAM-TAM) yang mempunyai tujuan Pemanasan setelah sarapan, agar tidak kaku
• LOOP GATE (GAME TEAM ) for individual performance (Game Team untuk melihat Individual, Performance, kesabaran dan ketelitian)
• RUBBER TRANSFER (GAMES TEAM) for individual performance (Game Team yang dilakukan bersama-sama untuk mengasah, kesabaran, ketelitian, dan rasa memberi dan menerima yang baik)
• TOKE H A BAAL (GAMES TEAM) for group performance (Walaupun Games di setting gagal, tetapi di sini Team di uji untuk bekerja bersama-sama untuk saling melengkapi satu-sama lain atau untuk saling mendukung)
• TOXIC WASTE (GAMES TEAM) for group performance (Bahwa setiap Individu di dalam Team harus dapat memberi instruksi dan mendengarkan dengan baik agar team dapat bekerja dengan baik)
Hikmah dari sekian game permainan yang disajikan intinya terjalin adanya kerjasama saling melengkapi dan mendukung sehingga tujuan dapat tercapai dengan optimal.

Pedoman Bantuan Kursus 2009

2009-01-18T20:40:00.001+07:00

Download Pedoman Bantuan Kursus tahun 2009
Kursus Wirausaha Desa (KWD)|Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK)|
Kursus Para Profesi (KPP)

Informasi Calon Legislatif Indonesia tahun 2009

2009-01-15T22:31:00.004+07:00

PEDOMAN BANTUAN UNTUK PENGELOLA PKBM DAN INSTRUKTUR KURSUS PADA TAHUN 2009

2009-01-02T11:02:00.010+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Perlunya peningkatan kualitas SDM terkait dengan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut semua bangsa di dunia untuk dapat menyesuaikan diri serta tanggap terhadap setiap kemajuan peradaban di berbagai bidang.
Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam kerangka peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan adalah komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Mutu pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan agar berdampak positif terhadap peningkatan program pembelajaran, yang pada gilirannya akan berdampak pula terhadap peningkatan kualitas keluaran pendidikan.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-Formal (PTK-PNF), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) secara terencana dan berkesinambungan menyelenggarakan berbagai program peningkatan kualitas PTK-PNF. Salah satu kegiatan peningkatan kualitas PTK-PNF tersebut adalah pemberian bantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi yang merupakan penghargaan atas pengabdiannya dalam Pendidikan Non-Formal. Pentingnya pemberian penghargaan dalam bentuk dana pembantuan sosial berupa dana transportasi didasarkan pada pertimbangan minimnya honorarium yang diterima oleh PTK-PNF yang mengabdikan dirinya pada daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan demikian pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan pemacu motivasi kerja bagi PTK-PNF.
Pada tahun anggaran 2009 pemberian pemberian dana pembantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi / berprestasi yang merupakan penghargaan pengabdian PTK-PNF dalam bentuk dana bantuan sosial, diprioritaskan untuk Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Instruktur Kursus yang berdedikasi dan bertugas di daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal sesuai SK Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI.

B. DASAR

1. Undang-undang Repubik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Repubik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. DIPA Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-Formal Tahun Anggaran 2009

C. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Memberikan acuan bagi penyelenggara program Pendidikan Non-For (PNF) dalam pemberian dana pembantuan kepada PTK-PNF berdedikasi (Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus).

2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan motivasi kepada PTK-PNF dalam melaksanakan tugas
b. Meningkatkan kinerja PTK-PNF dan kinerja lembaga penyelenggara program PNF.
c. Meningkatkan mutu pelayanan dari PTK-PNF

D. SASARAN
1. Pada tahun 2009, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-Formal yang akan menerima dana bantuan sosial (penghargaan) adalah sebanyak 1000 (seribu) orang, yang bertugas di daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal, dengan rincian sebagai berikut :
a. Pengelola PKBM = 670 (enam ratus tujuh puluh) orang
b. Instruktur Kursus = 330(tiga ratus tiga puluh) orang

2. Syarat Penerima dana bantuan sosial (transport)
a. Memiliki Surat Tugas sebagai Pengelola PKBM, dan Instruktur Kursus, secara terus menerus minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari lembaga yang dilegalisir oleh pejabat Dinas Pendidikan setempat.
b. Berada di daerah tertinggal/terpencil/konflik/rawan bencana sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005, tanggal 7 Februari 2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.
c. Memiliki Rekomendasi dari lembaga dan Dinas Pendidikan setempat.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN
a. Terealisasinya pemberian dana pembantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi (Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus) yang merupakan penghargaan pengabdiannya dalam bentuk dana transportasi.
b. Termotivasi PTK-PNF dalam melaksanakan tugas
c. Adanya tanda terima Pemberian Bantuan Sosial kepada 1000 orang (Pengelola PKBM, dan Instruktur Kursus) yang berada di daerah tertinggal/terpencil/konflik/daerah rawan bencana

F. TIM PENILAI
Terdiri dari unsur: :
a. Birokrasi
b. Akademisi
c. Asosiasi/Forum PTK-PNF
d. Praktisi

G. BIAYA
Biaya Pemberian Dana Pembantuan Sosial kepada PTK-PNF ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non-Formal Tahun Anggaran 2009

BAB II
BENTUK, JUMLAH KRITERIA PERSYARATAN PENERIMA DANA PEMBANTUAN

A. Bentuk
Penghargaan kepada pengelola PKBM dan Instruktur Kursus pada tahun 2009 diberikan dalam bentuk dana transportasi yang dapat digunakan untuk kelancaran tugasnya. Penyaluran dana pembantuan tersebut langsung kepada yang bersangkutan (Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus) melalui rekening pribadi.

B. Jumlah Dana Pembantuan
Jumlah dana pembantuan Sosial kepada Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus sebesar Rp. 600.000,-. (enam ratus ribu rupiah) per orang

C. Kriteria Penerima Dana Pembantuan Sosial (Penghargaan)
Ada beberapa kriteria bagi penerima dana pembantuan sosial adalah sebagai berikut:
(Untuk lebih jelas klik gambar dibawah ini)

Persyaratan penerima penghargaan adalah:
1. Mengisi formulir terlampir
2. Foto copy ijazah terakhir
3. Surat keterangan dari lembaga / penyelenggara program
4. Foto copy KTP dan Rekening atas nama pribadi
5. Surat pernyataan bersedia menjadi Pengelola PKBM, dan Instruktur Kursus minimal selama 2 tahun ke depan
6. Daftar nama penerima diusulkan oleh Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) di 25 Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di 8 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Irjabar).
7. Surat Keterangan berada didaerah tertinggal, konflik, daerah perbatasan serta rawan bencana dari desa / kelurahan.

D. Pemanfaatannya
Adapun pemanfaatan dana pembantuan kepada Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus ini adalah untuk bantuan transportasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN DANA PEMBANTUAN SOSIAL/ HIBAH / KEPADA PTK-PNF BERDEDIKASI

A. Prosedur
1. Persiapan
a. Penyusunan Pedoman
b. Verifikasi kelengkapan data oleh BPKB dan LPMP
c. Pemetaan / pembagian kuota
d. Pembentukan tim seleksi
e. Sosialisasi Pemberian Dana Pembantuan Sosial kepada PTK-PNF berdedikasi (Pengelola PKBM, dan Instruktur Kursus) ke BPKB dan LPMP.
f. Koordinasi dengan BPKB di 25 Provinsi dan LPMP di 8 Provinsi.

2. Pelaksanaan
a. Lembaga penyelenggara / forum / asosiasi profesi PTK-PNF mengusulkan nama-nama Pengelola PKBM, Instruktur Kursus yang memenuhi kriteria dan persyaratan penerima penghargaan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di kabupaten/kota dengan melampirkan bukti fisik dan mengisi formulir yang telah disediakan.
b. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mengirimkan nama calon penerima dana pembantuan PTK-PNF berdedikasi kepada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
c. BPKB dan LPMP menyeleksi nama-nama calon penerima dana pembantuan dari SKB Kabupaten/Kota dan menetapkan nama calon penerima dana pembantuan PTK-PNF berdedikasi melalui Surat Keputusan.
d. BPKB dan LPMP mengirimkan nama-nama calon penerima dana pembantuan PTK-PNF berdedikasi kepada Direktorat PTK-PNF
e. Direktorat PTK-PNF memverifikasi daftar nama calon penerima dana pembantuan
f. Bagi Kabupaten yang belum terbentuk asosiasi/forum PTK-PNF dan belum ada SKB nya dapat diusulkan dan dinilai administrasinya oleh Kepala BPKB
g. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal memverifikasi data yang masuk untuk menentukan penerima penghargaan.
h. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Penerima Penghargaan bagi Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus.
i. Setelah terbit Surat Keputusan dari Dirjen PMPTK maka pemberian penghargaan akan disalurkan secara langsung kepada yang berangkutan melalui rekening pribadi masing-masing Pengelola PKBM dan Instruktur Kursus

B. Mekanisme Seleksi Calon Penerima Dana Pembantuan Sosial
(Penghargaan)
Pemberian penghargaan dapat direalisasikan dengan mekanisme berikut:

C. Jadwal Kegiatan Pemberian Dana Pembantuan Sosial kepada PTK-PNF Berdedikasi Tahun 2009

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBERIAN DANA PEMBANTUAN SOSIAL

A. Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan pemberian dana pembantuan dalam bentuk dana transportasi perlu dipantau dan dievaluasi agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pemantauan dan evaluasi menjadi tanggung jawab langsung dari Direktorat PTK-PNF
Pemantauan dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang; (1) kesesuaian bentuk, jumlah, sasaran penerima dana pembantuan sosial (2) kesesuaian mekanisme pelaksanaan seleksi dan pemberian dana pembantuan sosial (3) efektivitas pemberian dana pembantuan sosial (4) manfaat pemberian dana pembantuan sosial dalam bentuk dana transportasi.
Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sedini mungkin masalah atau penyimpangan yang terjadi. Selain itu juga diperlukan untuk menyusun perencanaan dan perbaikan program sejenis pada tahun berikutnya.

B. Pelaporan
Pelaporan kegiatan penghargaan diperlukan untuk menjelaskan tentang keterlaksanaan dan manfaat pemberian dana pembantuan pembantuan kepada PTK-PNF berdedikasi. Laporan dibuat dalam bentuk; (1) laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi dan (2) laporan akhir kegiatan pemberian bantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi. Laporan akhir dibuat berdasarkan bukti penerimaan dari Pengelola PKBM, dan Instruktur Kursus.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola program PNF, Tim seleksi pada BPKB dan LPMP. Pada tahun berikutnya diharapkan jumlah, jenis dan sasaran kegiatan pemberian dana pembantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi, akan lebih memadai.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan pemberian dana pembantuan sosial kepada PTK-PNF berdedikasi, diucapkan terima kasih.

Referensi : diperoleh dari http://www.jugaguru.com/vlib/35/tahun/2008/bulan/12/tanggal/18/id/847/

Galeri PORSENI GURU, Surade 28 Des 2008

2009-01-01T18:11:00.003+07:00

Crew LPK Nesscera peran aktif ikut serta dalam acara pembukaan Porseni Guru Tingkat Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan 28 Desember 2008 di Surade, ajang porseni ini berakhir 31 Desember 2008.

SELAMAT TAHUN BARU 2009 M

2008-12-31T16:41:00.004+07:00

dari Crew LPK Nesscera, semoga anda sukses dan sehat selalu

Sertifikasi Mahir Microsoft Office Gratis

2008-12-28T21:17:00.000+07:00

Sebuah artikel dan satu halaman iklan pada majalah PC Media edisi 07/2008 menjelaskan kehadiran website Sertifikasi Mahir Microsoft Office yang dikelola oleh PC Media. Di sini kita bisa mengikuti test materi Microsoft Office dan jika mampu menjawab dengan benar 65% dari 30 materi soal yang diberikan dalam waktu 45 menit maka kita akan diberi serifikat berlabel PC Media Mahir untuk suatu materi Microsoft office yang dapat didownload dan kemudian dapat dicetak sendiri.
Bisa jadi nantinya sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai lampiran dalam lamaran pekerjaan atau urusan lainnya.
Untuk dapat mengikuti ujian materi yang diberikan, terlebih dahulu kita harus mendaftarkan diri pada website Sertifikasi Mahir Microsoft Office pada ALAMAT INI untuk mendapatkan username dan password yang nantinya digunakan untuk login. Setelah masuk kita dapat memilih materi ujian yang saat ini hanya tersedia uji sertifikasi untuk pengguna Microsoft Excel.
Syarat agar dapat mengakses materi ujian yang diberikan, kita harus menggunakan browser Internet Explorer 5 atau yang lebih baru. Memang, ketika saya mencoba menggunakan Firefox 3 memilih tombol Select pada materi ujian yang dipilih tidak menimbulkan reaksi munculnya soal-soal. Begitupun dengan menggunakan Opera 9.5, materi soal dimunculkan dalam jendela baru, tetapi saya tidak bisa memilih salah satu jawaban dari soal-soal yang diberikan. Sangat disayangkan, jika PC Media tidak berusaha agar aplikasi websitenya ini mampu ditampilkan pada semua browser, setidaknya untuk browser sepopuler Mozilla Firefox dan Opera.

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM (1 MUHARRAM 1430 HIJRIYAH )

2008-12-28T19:23:00.001+07:00

Keluarga besar LPK Nesscera mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1430 H ( 29 Desember 2008 )
Tahun Hijriyah, mengingatkan kita akan sejarah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam menegakkan Islam di bumi ini, khususnya, waktu itu di kota Mekah dan Madinah. Karenanya, pergantian tahun baru Hijriyah sarat dengan pesan moral dan semangat perjuangan yang harus di jadikan acuan dan teladan bagi ummat saat ini. Salah satu pesan yang ada dalam tahun Hijriyah adalah Hijrah, yaitu berpindahnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam saat itu, dari Mekah ke Madinah. Tentunya hijrah pada zaman saat ini bukanlah hijrah dalam artian berpindahnya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Melainkan, hijrah dalam arti yang luas, seperti hijrah prilaku dan sifat dari buruk menjadi baik, hijrah pemikiran dari dangkal menjadi luas, hijrah dari maksiat kepada taqwa, dan sebagainya.
Pengejewantahan makna hijrah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa sangat diperlukan, agar ummat Islam dapat kembali meraih kejayaan dan kemajuan, seperti era Rosulullah SAW dan para sahabat.
Oleh karena itu, dengan momentum tahun baru Hijriyah ini mengingatkan kita sebagai ummat Islam untuk lebih instrospeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini.
Sebagai pribadi, hijrah yang perlu di lakukan adalah hijrah perilaku dan sifat. Apakah selama ini perilaku dan sifat kita sudah baik dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rosulullah contohkan ? Jika sudah, maka terus di tingkatkan. Tetapi , Jika belum, maka kita harus niatkan untuk mengubah hal tersebut dan terus belajar. Inilah hijrah sesungguhnya bagi kita sebagai pribadi.
Sebagai keluarga, hijrah yang diperlukan adalah hijrah dalam perilaku dan sistem. Hijrah perilaku dalam keluarga, dengan maksud, misalkan, hijrah dari perilaku yang kurang memperhatikan keluarga dan anak menjadi perilaku yang penyayang, peduli danbertanggungjawab. Selain itu, hijrah dalam perilaku pula, mencakup sikap kita kepada tetangga, Rosulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahwa tetangga adalah saudara terdekat kita, merekalah, yang pertama memberikan bantuan, ketika kita membutuhkannya. Sedangkan hijrah dalam sistem, maksudnya hijrah dari sistem yang tidak mendukung terbentuknya keluarga harmonis dan keluarga jauh dari nilai-nilai agama, berubah menjadi sistem yang mengarahkan seluruh anggota keluarga menjadi harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta dekat dengan Allah SWT, Ingatlah, bahwa orientasi berkeluarga, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an, adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (QS, 30 : 21).
Selanjutnya, bagaimana hijrah selaku warga masyarakat, hijrah yang diperlukan sebagai warga masyarakat adalah hijrah perilaku dan cara pandang. Hijrah dalam konteks ini, bertujuan, membentuk masyarakat yang soleh, baik secara perilaku maupun pemikiran. Pada saat ini, baik masyarakat maupun elite politik, sering membuat ummat islam terkotak-kotak secara politik, ataupun sebagian anggota masyarakat bebeda pandangan, pemikiran, maupun sosial. Oleh karena itu, momentum tahun baru Hijriyah ini harus di jadikan, refleksi untuk mewujudkan ummat yang satu dan kuat, yang senantiasa mempertahankan dan lebih meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam hal untuk kepentingan umum yang positif.
Sedangkan hijrah dalam konteks kehidupan sebagai bangsa adalah hijrah dari pemerintahan yang kurang baik misalkan berdampak munculnya Krisis kepercayaan, artinya masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah akibat dari perilaku, keputusan dan kebijakan yang merugikan bagi masyarakat, misal perilaku korup, penegakkan hukum yang tidak adil dan lain sebagainya, perilaku ini dengan harapan semoga dapat berubah, sehingga pemerintah yang demikian dapat hijrah menjadi pemerintahan yang bersih, jujur, amanah dan peduli pada rakyat kecil serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
Sebaiknya penutupan diakhir tahun dan masuk diawal tahun disunatkan membaca do'a, apabila lupa, silahkan anda baca dibawah ini :

Doa Akhir Tahun.

Doa Awal Tahun

(Penulis : Supriatna)

TIM BAN PNF VISITASI KE LPK NESSCERA MELAKUKAN AKREDITASI PROGRAM KOMPUTER

2008-12-25T20:31:00.001+07:00

Berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) Nomor : 391/ST/BAN PNF/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal penugasan Asesor untuk melakukan akreditasi lembaga PNF, atas dasar surat itu Rabu, 24 Desember 2008 LPK Nesscera telah dilakukan pelaksanaan akreditasi Program Kursus Komputer oleh dua orang Asesor ( Drs.Tarjono,MM dan Nurul Fahimah,S.Pd ).
Akreditasi yang dilakukan terhadap lembaga PNF ini merupakan kebijakan BAN PNF yang mempunyai latar belakang bahwa Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan dasar itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Sistem pendidikan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003), adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
Salah satu jalur pendidikan adalah pendidikan non formal ( selanjutnya disebut PNF) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang
hayat dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
UU RI No.20/2003 pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan demikian mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 1993).
PNF telah melaksanakan 5000 program pendidikan keterampilan hidup,
3 jenis pendidikan usia dini dengan 56.544 program, 10.000 program pedidikan pemberdayaan perempuan, 120.000 pendidikan keaksaraan, 187 jenis ketrampilan dan pelatihan dalam bentuk kursus dengan 13.000 program 5000 serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PNF juga telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat dan daerah dengan berbagai pengembangan model dalam penyelenggaraan program . UPT tersebut adalah 7 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), 23 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), 350 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Dengan demikian dilihat dari sisi jumlah, PNF sudah cukup maju, namun dilihat dari sisi mutu dan kelayakan, kinerja PNF masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Ilmu dan teknologi terus berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Kondisi ini memaksa para pengelola PNF untuk terus bergerak maju dalam memberikan layanan pendidikan yang layak bagi warga masyarakat, sehingga mereka dapat merebut peluang yang terus berkembang. Hanya warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap maju yang akan mampu memanfaatkan lingkungan yang terus berkembang. Sebagai upaya untuk mengenali dan menditeksi program dan satuan PNF yang perlu ditingkatkan kelayakannya, maka program dan satuan PNF yang ada perlu diakreditasi.
Dan Akreditasi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan berfungsi yang pada dasarnya adalah melakukan penilaian terhadap program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan melakukan asesmen program dan satuan pendidikan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (confirmaty) . Hasilnya sebagai rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah.
Komponen yang diakreditasi terhadap LPK Nesscera yaitu 2 program ( Komputer Perkantoran dan Design Grafis), masing-masing program meliputi :
1. Standar Isi ( Struktur Kurikulum, Beban belajar, Kalender Pendidikan, dan silabus)
2. Standar Proses ( Perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan Pembelejaran, Penilaian hasil pembelajaran, pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak lanjut)
3. Kompetensi Lulusan ( Standar Kompetensi Lulusan/SKL, Acuan yang digunakan, Standar Komopetensi/Unit Kompetensi dan Kompetensi Dasar/Elemen Kompetensi, dan Kemitraan.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Sarana dan prasarana. (Prasarana pendidikan, Peralatan dan perlengkapan pendidikan, Buku, Media dan sumber belajar)
6. Pengelolaan (Perencanaan, Pelaksanaan Rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan dan sistem Informasi manajemen)
7. Pembiayaan
8. Penilaian (Penilaian hasil belajar, Teknik penilaian, Prinsip penilaian, dan Ujian Nasional atau Ujian Kompetensi).
Instrumen Akreditasi yang digunakan meliputi wawancara, daftar isian, observasi, studi dokumentasi, yang dikembangkan berdasarkan standar BSNP. Instrumen akreditasi untuk tiap variabel dan indikator pada tiap program dan/atau satuan pendidikan PNF harus meliputi (1) aspek yang harus ada, (2) aspek yang seharusnya ada, dan (3) aspek yang sebaiknya ada. Aspek yang harus ada , seharusnya dan sebaiknya merupakan indikator yang berkaitan kekurangan / kesalahan besar ( major defects) sedang/ kecil ( minor defects ) dan efesiensi satuan dan program PNF.
Pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh tim BAN PNF (24/11’2008) terhadap LPK Nesscera dimulai pukul 13.00 berakhir pukul 18.00. dengan acara, pembukaan, pelaksanaan akreditasi, Laporan ketidaksesuaian hasil asesmen oleh tim BAN PNF, penandatanganan hasil laporan oleh tim BAN PNF dan pimpinan LPK Nesscera dan penutupan.
Selanjutnya LPK Nesscera menunggu hasil akreditasi dari BAN PNF.

60 LPK DI KABUPATEN SUKABUMI MENGIKUTI ACARA PEMBINAAN

2008-12-23T09:05:00.000+07:00

Rabu 17 Desember 2008, Kasi Dikmas Bidang PNF gelar acara pembinaan LPK yang dihadiri oleh 60 Pengelola LPK se Kabupaten Sukabumi bertempat di Aula KPDA Depag Kabupaten Sukabumi. Disela acara pembukaan Kasi Dikmas Hj.Trinani Yuliani,S.Pd mengatakan Kursus adalah satuan PNF yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; untuk itu LPK merupakan lembaga Kursus yang sangat strategis untuk menunjang dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang siap bermandiri atau mengembangkan diri di dunia kerja, harapan itu dapat berhasil manakala ditunjang oleh Pengelola LPK yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan untuk bertanggungjawab secara keseluruhan atas pengelolaan kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga seorang pengelola Kursus harus memenuhi Standar persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan tugas pokok dan fungsi pengelolaan kursus secara efektif dan efisien baik kualifikasi maupun kompetensinya.
Bahasan materi Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga kursus disampaikan oleh Supriatna salah seorang pengurus DPC HIPKI Kabupaten Sukabumi, dengan kesimpulan seorang pengelola kursus harus mempunyai standar kualifikasi dan kompetensi yakni diutamakan memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan serendah-rendahnya SLTA; pada waktu diangkat sebagai Pengelola Kursus berusia setinggi-tingginya 60 tahun; memiliki pengalaman sebagai instruktur atau anggota pengelola kursus menurut jenjang masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan Kompetensi yang harus dimiliki Pengelola Kursus meliputi Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Sosial; Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Kewirausahaan. Dan warga belajar peserta kursus setelah mengikuti proses pembelajaran harus mengikuti prosedur uji kompetensi. Hal ini perlu ditempuh dalam rangka menunjang salah satu Misi Pendidikan Non Formal yaitu mewujudkan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang berbasis pendidikan kecakapan hidup dan mewujudkan Kelembagaan PNFI yang kuat, bermutu dan profesional.

Visi, Misi dan Strategi Kabupaten Sukabumi 2006-2010

2008-12-10T20:14:00.000+07:00

Untuk lebih jelas klik ficture dibawah ini

Lapenkopda Kab Sukabumi gelar PPD-I dengan pola pembelajaran metoda POD

2008-12-06T17:16:00.000+07:00

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi, Dekopinda Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Lapenkop Wilayah Propinsi Jawa Barat telah mengadakan Pelatihan Pemandu Dasar I (PPD I) yang diselenggarakan mulai 2 – 6 Desember 2008 bertempat di Aula Islamic Centre Kabupaten Sukabumi, peserta hadir dari beberapa perwakilan Kecamatan, salah satunya termasuk Ketua Penyelenggara LPK Nesscera Supriatna,SE utusan Dekopinda Korwil 3 Cicurug, peserta lainnya Mochammad Yusuf utusan Koperasi Mitra Andalan Palabuan ratu; H.Sadudin Efendi utusan KPPCM Cibadak; Suherman Indra Permana,SH utusan Koperasi Bina Insani Cicantayan; Dadang Sulaeman utusan Kaperta Cibaraja; Pupud Saripudin,BA utusan PKPRI Kab.Sukabumi; Neneng S.Rahma utusan KPS Gunung Gede; Hj.Imas Karlinah,SH utusan Kopwan Hemat Pangkal Sejahtera; Ade Syamsudin,S.Pt utusan Dekopinda Korwil3 Cicurug; D.Hodidjah Widyalesmini,S.Pd. utusan Kop.Tunas mekar Cijalingan; Hj.Lien Latifah utusan Koperasi HPS; Indra Gunawan utusan KUD Jampangkulon; H.Unang Sudarma,SH utusan Dekopinda Kab Sukabumi; Elin Nuryani utusan Koperasi Pengembang Sumberdaya Selajambe; H.Sopian Jamil, S.IP, S.PdI utusan KPRI Warga Winaya Nagrak Cibadak; Moch Rizki Farahillah utusan Kopkar Gunung Gede Goalpara; M.Hasanudin,S.PdI utusan Pendamping Koperasi; Madjid Madjasutisna utusan Kopjam Alhurriyah Bojonglopang; Dadang Sasmita,S.Pd. utusan KPRI Wira Jampangtengah; JaundiPurba utusan Kop Warga Darma Parungkuda; Entang Srimulyati,S.IP utusan Dekopinda dan Ade Nurhidayat utusan Dekopinda Kab.Sukabumi.
Proses pelaksanan PPD I pola pembelajarannya menggunakan metoda Pembelajaran Orang Dewasa (POD) yang dibawakan dan dipandu oleh 2 orang pemandu dari Lapenkopnas, dan pelaksanaannya 3 hari teori dan simulasi di tempat pelatihan dan 1 hari magang ke luar yaitu di KPRI Warga Winaya Nagrak Cibadak dan di Kelompok Pra Koperasi Gunung Guruh.
Rencana Tindak lanjut dari pelatihan ini, peserta paska mengikuti PPD-I dan melaksanakan magang, diharuskan melaksanakan Pemanduan atau Pendidikan Anggota (PAG) Koperasi sebanyak 2 kali, pelaksanaannya dapat dilaksanakan minimal memandu di Koperasinya masing-masing atau di koperasi wilayah lain, setelah itu peserta dapat dipertimbangkan untuk mengikuti PPD-II lanjutan.
Dengan melalui program Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop) baik tingkat Nasional, Regional dan Daerah, kedepan Koperasi diharapkan bisa mengimbangi perekonomian saat ini cenderung terimbas oleh perekonomian kapitalis dan koperasi benar-benar menjadi sokoguru ekonomi di Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang mempunyai prinsip dari, oleh dan untuk kesejahteraan bersama.
Selanjutnya para anggota koperasi yang mengikuti PAG-1 diharapkan dapat memahami pentingnya menjadi anggota koperasi dan dapat melaksanakan prinsip-prinsip koperasi secara optimal sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang No.25 tahun 1992 pasal 5 yang menyatakan 7 prinsip koperasi yaitu :
1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5) kemandirian.
6) pendidikan perkoperasian;
7) kerja sama antar koperasi.

Pimpinan LPK Nesscera menjadi Pengatur acara pada pembukaan Diklat Tutor Kesetaraan

2008-11-30T17:36:00.000+07:00

Untuk ketiga kali YWPU Ad-da’wah Cicurug Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Tutor kesetaraan. Diklat ini terselenggara atas kerjasama Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTKPNF) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional dengan YWPU Ad-da’wah Cicurug Kabupaten Sukabumi. yang dilaksanakan mulai hari Kamis 27 Nopember 2008 sampai dengan Sabtu 29 Nopember 2008 bertempat di Wisma Depdiknas Arga Mulya Puncak Bogor.
Pendidikan dan pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta Diklat agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efesien yang mempunyai tujuan Meningkatkan kompetensi dan wawasan PTK-PNF dalam rangka menciptakan PTK-PNF yang profesional dan bermartabat.
Materi yang diberikan
1. Kebijakan Direktorat PTK-PNF dan Direktorat Kesetaraan
2. Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
3. Stadar Isi
4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD)
6. Difersifikasi Layanan Kesetaraan
7. Analisis Ujian Nasional.
dan materi diklat tersebut disampaikan oleh beberapa Nara Sumber dari PTKPNF, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal (PP-PNFI) Regional 2 Jayagiri Bandung, Kepala Bidang PNF dan Ketua IPI.
Pada acara pembukaan di hadiri beberapa pejabat terkait Kepala Subdit Pendidik PNF Drs.Nasrudin mewakili Direktur PTKPNF dan beliau menyampaikan sambutan sekaligus membuka dan meresmikan Dikllat, juga dihadiri Kepala Bidang PNF Kabupaten Sukabumi Drs.H.Ardiana Trisnawiana, MM. Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Sukabumi Wowon,S.Pd.,M.Pd. dan tamu undangan. Acara pembukaan dipimpin oleh 2 orang pengatur acara Wildan,S.Pd. (Anggota Panitia) dan Chintia Mardiana,A.Md. (Pimpinan LPK Nesscera)
Ketua penyelenggara Usup Supriatna (Ketua PKBM Ad-da’wah) dalam laporannya menyampaikan, untuk tahun ini diklat diikuti 25 orang diambil dari 8 kecamatan diwilayah Korwil 3 Cicurug (Kecamatan Cicurug, Parungkuda, Cidahu, Parakansalak, Bojonggenteng, Kalapanungal, Kabandungan dan Ciambar) ditambah peserta dari Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Surade. Kedepan peserta diklat diharapkan ditambah kuotanya lanjut Usup Supriatna sambil melihat dan mengajukan kepada Nasrudin (Kasubdit Pendidikan PNF), mengingat masih banyak tutor yang belum mendapat kesempatan pembinaan melalui Diklat yang tersebar di 47 Kecamatan wilayah Kabupaten Sukabumi. dan menurutnya kami siap melanjutkan perjuangan Direktur PTKPNF dalam meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pendidikan dan pelatihan di tahun 2009.

Ketua Penyelenggara dan Pimpinan LPK Nesscera mendapat kesempatan Ikut Seminar “Pengembangan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (CBT) sector TIK”

2008-11-30T17:29:00.000+07:00

Ketua Penyelenggara Supriatna,SE dan Pimpinan LPK Nesscera Cicurug Kabupaten Sukabumi Chintia Mardiana, A.Md. mendapat undangan menjadi peserta Seminar “Pengembangan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (CBT) sector Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)” yang dilaksanakan 12 Nopember 2008 di Hotel Aston Atrium Senen Jakarta. Seminar ini terselenggara kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI). Pembukaan diisi dengan acara Laporan Panitia yang disampaikan oleh Kepala Pusbang Profesi Kominfo Dr.Gati Gayateri,MA dan beberapa sambutan yang disampaikan Wakil Ketua BNSP Ir.Sumarna F Abdurrahman,M.Sc dan Kepala Balitbang SDM Depkominfo Aizirman Djusman,M.Sc.Econ sekaligus beliau meresmikan acara Seminar.
Materi yang disajikan dalam acara seminar tersebut yaitu :
1. Peran CBT dalam pengembangan SDM TIK disampaikan oleh Dasril Yadir Rangkuti, Anggota BNSP, Ketua Umum HIPKI.
2. Sistem pengembangan Lembaga Kursus dan pelatihan TIK oleh DR.Wartanto,M.Pd. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI, Depdiknas.
3. Peran Tenaga Kependidikan dalam Penerapan CBT di Lembaga Kursus dan Pelatihan TIK oleh Kasubdit Bina Program PTKPNF Ditjen PMPTK Depdiknas.
4. Pengalaman Lembaga Kursus menerapkan CBT oleh Ir.Djoni Oentoro, Asisten Direktur/Manajer Pengembangan Widyaloka
5. Uji Kompetensi TIK berbasis CBT oleh Victor Terinathe, Managing Director LSP Telematika.
Acara seminar diikuti 40 orang peserta dari berbagai praktisi dan akademisi, dimulai pukul 09.00 berakhir pukul 16.15.

“ Terus Belajar….. Ulah Waka Loba Gaya !!!!” Pesan Camat Cicurug kepada peserta KPP

2008-11-15T09:00:00.000+07:00

Pembukaan KPP (Kursus Para Profesi) Keterampilan Menjahit Garmen, Di LPK HAS, Cicurug Sukabumi

“ Ulah waka Gaya… “ (jangan dulu gaya (red)) itu yang dikatakan Camat Cicurug saat membuka acara KPP di LPK HAS Cicurug, dalam sambutannya pemegang wilayah Cicurug itu menyarankan agar para peserta yang mengikuti kursus ini setelah bekerja dan menerima gaji jangan mengutamakan “Gaya”.
Bukan rahasia umum bahwa para pekerja yang seharian bekerja dengan durasi 8 bahkan 10 jam sehari hanya mementingkan pembelian HP yang up to date atau barang-barang elektronik lainnya bahkan kendaraaan bermotor walau harus “ngutang”, sehingga gaji yang ada habis dipakai dengan hal yang sebetulnya “terlalu dipaksakan”. Mengapa hal ini dibahas...? baca selengkapnya

Mengenal Situs Komunitas dan Perpustakaan Online

2008-11-11T10:53:00.001+07:00

Apabila anda ingin mengetahui Komunitas dan Perpustakaan online yang bertujuan untuk menjadi tempat berkumpul dan berbagi para netter Indonesia. Di situs ini terdapat aneka ragam artikel berbagai tema yang dapat anda baca serta terdapat juga forum komunitas bagi anda yang ingin berinteraksi dengan sesama anggota situs ini. Diharapkan situs ini mampu menjadi wadah menuangkan kreatifitas yang bersifat positif untuk memajukan internet Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Silahkan anda masuk sekarang

Memperbarui Lisensi Avira Antivir Personal Free Edition

2008-11-11T10:51:00.000+07:00

Bagi Pengguna Antivirus Avira Antivir Personal (Free Edition/ Classic Edition), beberapa hari terakhir ini meskipun sudah di update, mungkin mendapatkan keterangan bahwa antivirus tersebut hanya berlaku (valid) sampai 30/11/2008. Ditandai dengan icon peringatan (warning) yang berwarna kuning.

Silahkan diperiksa periode lisensinya. Meskipun versi gratis (free edition), tetapi tetap ada masa berlakunya, yang biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian apa efeknya dan bagaimana mengatasi masalah lisensi ini ?
Baca selengkapnya

Tujuan pembangunan pendidikan non-formal

2008-11-02T11:01:00.000+07:00

1.Masyarakat memperoleh layanan PAUD yang bermutu, adil dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2.Masyarakat/penduduk buta aksara dewasa (15 tahun ke atas) dapat memperoleh/mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.Masyarakat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memperluas akses pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.

4.Terwujud kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para-profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup (PKH), khususnya bagi penduduk penganggur usia produktif untuk dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.

5.Masyarakat memperoleh layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang semakin luas dan bermutu sebagai wahana peningkatan budaya baca untuk mendorong aksarawan baru dan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan mereka.

6.Terwujud keadilan gender dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan kesetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pemerintahan bidang pendidikan.

7.Terwujud kelembagaan dan unit-unit pelaksana teknis PNF, serta satuan PNF lainnya yang terakreditasi dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Referensi : Dirjen PNFI. http://202.127.105.67/?pancadewa=main&id=20070905111257&i=20070918144312

Pengelola LPK Nesscera mengikuti Diklat di SKB Kab Sukabumi

2008-10-31T20:38:00.000+07:00

Sukabumi, 31 Oktober 2008, Untuk pertama kalinya SKB Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Pelatihan bagi Pengelola Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) atau lembaga kursus yang ada di Kabupaten Sukabumi, pelatihan ini diselenggarkan selama 2 hari mulai 31 Oktober – 1 Nopember 2008 bertempat di Ruang Belajar SKB yang diikuti sebanyak 30 orang pengelola LPK dari berbagai jenis pendidikan seperti Komputer diantaranya LPK Nesscera Cicurug sebagai peserta, Menjahit, Tata Rias Pengantin, Bahasa Inggris. Panitia penyelenggara Oma Kostaman,BA dalam laporannya, pelatihan ini mempunyai tujuan memberikan pemahaman terhadap peserta tentang pengelolaan LPK dalam rangka meningkatkan proses dan hasil penyelenggaraan program LPK, materi yang diberikan yaitu Kebijakan PNFI, Pembentukan/perancangan program LPK, Manajemen LPK, Administrasi keuangan LPK, SPEM dan jaringan kemitraan, dengan Nara sumber dari Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal (P2PNFI) Jayagiri Bandung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dan dari UPTD SKB Kabupaten Sukabumi, penyelenggaraan pelatihan ini didanai dari anggaran APBD II Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2008.
Setelah Panitia menyampaikan laporan dilanjutkan beberapa sambutan dari pihak yang terkait yang pertama dari Ketua Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) DPC Kabupaten Sukabumi Dra Santi Sulistia, dalam sambutannya Santi mengucapkan terima kasih kepada Kepala SKB Kabupaten Sukabumi yang dapat menyelenggarakan Pelatihan bagi anggota kami (HIPKI) mohon kedepan semua pengelola LPK di Kabupaten Sukabumi mendapat pelatihan secara merata sebab masih banyak pengelola LPK yang belum mendapat pelatihan. Sambutan kedua disampaikan Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Sukabumi Wowon,M.Pd, salah satu dari sambutannya Ketua IPI memberikan motivasi dan harapan kepada peserta semoga dengan melalui pelatihan ini pengelola LPK kedepan benar-benar menjadi Kompeten, sebab lembaga Kursus merupakan lembaga satuan pendidikan Non Formal yang mencetak orang menjadi terampil, setelah terampil orang akan menjadi potensial, dari berbagai potensi akan dibutuhkan orang yang berimplikasi dari potensi yang dimiliki menjadi orang akan sejahtera bagi dirinya dan dapat bermanfaat bagi orang banyak atau institusi ketika orang berkiprah di lembaga itu, dan kepada peserta manfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya lanjut Ketua IPI diakhir sambutannya.
Pelatihan ini dibuka dan diresmikan oleh Kepala SKB Kabupaten Sukabumi Dra Aning Karwati,M.Pd, dalam sambutannya Kepala SKB menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada peserta, pelatihan ini terselenggara salah satunya realisasi dari aspirasi permohonan para pengelola LPK yang mengharapkan adanya pembinaan dan pelatihan bagi pengelola LPK, alhamdulillah pelatihan ini dapat terselenggara pada hari ini (31 Oktober 2008) namun baru mampu mengundang sebanyak 30 pengelola LPK dari jumlah LPK di Kabupaten Sukabumi sampai saat ini sebanyak 102 LPK. semoga kedepan Sukabumi ada perubahan melalui berbagai pembinaan, pelatihan PTKPNF lanjut Aning dalam sambutannya, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola LPK di Kabupaten Sukabumi secara resmi dibuka. ….! Dan pada acara pembukaan juga dihadiri Kasi Dikmas Hj.Trinani, S.Pd. mewakili Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi sekaligus Trinani memberikan materi tentang Kebijakan PNF dan program LPK di Kabupaten Sukabumi. Sukses buat SKB Kabupaten Sukabumi.

Profil LKP Nesscera

2008-10-29T22:03:00.008+07:00

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nesscera berdiri 5 Mei 2002 mengelola jenis pendidikan Komputer dan Bahasa Inggris dibawah pimpinan Chintia Mardiana. LKP NESSCERA adalah salah satu lembaga Pendidikan Non Formal mendapat Izin menyelenggarakan Kursus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Nomor 421.10/2017/Kep.PLS/2003 tanggal 23 Oktober 2003 perpanjangan izin Nomor 421.10/451/Kep.PLS.2007 tanggal 15 Maret 2007, Akte Notaris No 8 tahun 2007, SK Menteri Hukum & HAM No.C-1204.HT.01.02.TH 2007, Ijin Disnakertrans No.563/172-Disnakertrans/2009 dan memiliki Certificate Approved Test Center International Computer Driving License (ICDL) Foundation.
Sertifikat ini diberikan oleh Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas (saat ini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal, 2011 Direktorat Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal ) melalui Dirtektorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2011 berubah nomenklatur Dirtektorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) . ICDL merupakan standar global untuk mengukur kompetensi pengguna komputer dalam hal produktifitas kerja. LKP NESSCERA sebagai Approved Test Center ICDL yang berhak menyelenggarakan tes literasi bersertifikasi internasional diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengakuan kompentensinya sehingga dapat bersaing dan disejajarkan baik didunia kerja nasional dan internasional. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam pendidikan komputer berstandar internasional ini meliputi data base, pengolah kata, pengolah angka, manajemen file, presentation, software, hardware dan jaringan. Sejak 31 Januari 2009 Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) dengan Keputusan Nomor 001/SKEP/STS-AKR/BAN PNF/I/2009 tentang Penetapan Status Akreditasi Program dalam satuan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2008.
Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan ini mempunyai Visi,Misi dan Strategi yaitu:
VISI
"TERWUJUDNYA LKP NESSCERA MENJADI LEMBAGA KOMPETEN DAN PROFESIONAL MENUJU SDM YANG CERDAS, TERAMPIL DAN MANDIRI DALAM MENGUASAI TEKNOLOGI INFORMASI".

MISI
1. MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK (INSTRUKTUR) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SESUAI DENGAN TUNTUTAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN YANG BERBASIS KOMPETENSI
4. MELENGKAPI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN YANG MEMADAI
5. MELAKSANAKAN EVALUASI PROGRAM SECARA RUTIN

STRATEGI
1. MENJALIN KERJASAMA KOMUNIKASI, EDUKASI, INFORMASI DAN SOSIALISASI DENGAN BIROKRASI, MITRA ORGANISASI DAN INDUSTRI
2. MELAKSANAKAN MANAGEMEN BERBASIS KOMPETENSI.
3. OPTIMALISASI SUMBER DAYA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSI.
4. STANDARISASI DAN AKREDITASI.

LPK Nesscera mendapat penghargaan pada acara HARDIKNAS 2008

2008-10-29T22:01:00.002+07:00

Upacara Hardiknas 2 Mei 2008 tingkat Kecamatan Cicurug dilaksanakan di lapang upacara SMA Negeri 1 Cicurug, bertindak selaku pembina upacara Camat Cicurug Sumkana,S.IP.,M.Si dan peserta upacara diikuti oleh berbagai elemen PGRI, kelompok PNF ( penyelenggara PKBM, LPK, PAUD dan Orsosmas), Muspika, siswa SD, SMP, SMA/SMK juga berkenan hadir Drs.H.Lukman Hakiem anggota DPR RI Komisi X. Amanat pembina upacara menyampaikan bahwa Cicurug salah satu Kecamatan di Kabupaten Sukabumi bahwa IPM_nya tertinggi, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua elemen pelaksana penyelenggara pendidikan yang telah berperan aktif dalam hal pendidikan semoga kedepan guru akan mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah.

Diakhir pelaksanaan upacara Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cicurug memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal yang telah berperan aktif dan berhasil dari berbagai prestasi yang diperolehnya, yaitu 1)kepada Ketua Penyelenggara PKBM Ad-da'wah yang terpilih sebagai lembaga PNF rintisan PKBM unggulan, piagam penghargaan diterima oleh Usup Supriatna selaku Ketua PKBM Ad-da'wah. 2) kepada Ketua LPK Nesscera yang telah memperoleh Sertifikasi Computer berstandar International sebagai lembaga Approved Test Center International Computer Driving License (ATC-ICDL) Asia Pacific, piagam penghargaan diserahterimakan oleh Camat Cicurug kepada Chintia Mardiana selaku Ketua LPK Nesscera; 3) kepada salah satu Instruktur LPK Nesscera Henri Surya Sasmita,S.Sos atas prestasinya menjadi Pendidik dan Penguji Praktek Komputer berstandar Nasional dan sebagai Invigilator Approved Test Center International Computer Driving License (ATC-ICDL). Setelah upacara selesai dilanjutkan acara pelaksanaan Istigosah dalam rangka pembukaan Gedung Olah Raga (GOR) Cicurug dan diakhiri pembagian piagam dan tropi kepada para siswa yang berprestasi dalam apresiasi lomba-lomba.
Selamat dan sukses......!
(spr)

Pengelola Kursus Menuju Profesionalisme

2008-10-28T16:32:00.000+07:00

Bagaimana pengelolaan Kursus agar profesional...? Direktur PTK PNF Erman Syamsudin lebih jauh menjelaskan ketika acara penutupan Diklat Pengelola Kursus 22 September 2008 di BPKB Sulawesi Tengah yang bertemakan Pengelola Kursus Menuju Profesionalisme, ...baca selengkapnya

LPK NESSCERA BEKERJASAMA DENGAN ICDL ASIA PACIFIC SEBAGAI ATC ICDL

2008-10-23T13:15:00.001+07:00

LPK NESSCERA adalah Lembaga Pendidikan Non Formal mengelola Pendidikan Keterampilan/Kursus Komputer memiliki Izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi No. 421.10/2017/Kep.PLS/2003 dan perpanjangan No. 421.10/451/Kep.PLS/2007, SK Menteri Hukum & HAM No.C-1204.HT.01.02.TH 2007, Ijin Disnakertrans No.563/172-Disnakertrans/2009, dapat menyelenggarakan Ujian lokal, Nasional dan Internasional dan lembaga yang memiliki Certificate Approved Test Center International Computer Driving License (ICDL) Foundation.
Dengan memiliki akreditasi internasional, lembaga kursus Nesscera sebagai Appoved Test Center ICDL (International Computer Driving Licence) berhak menyelenggarakan tes literasi bersertifikasi internasional maka lembaga Nesscera memiliki selling point untuk menjual kepada masyarakat. Setelah memperoleh Serifikasi Internasional Literasi Komputer ICDL peseta didik/warga belajar diharapkan mampu bersaing didunia kerja dan dapat diakui oleh perusahaan – perusahaan asing maupun lokal. Selain itu warga belajar bisa di magangkan bahkan dapat disalurkan untuk bekerja, dan peserta mampu membuka peluang kerja sendiri atau menjadi enterpreneur dengan mendirikan usahanya sendiri. Dengan memiliki sertifikasi literasi internasional komputer, mutlak bagi peserta didik untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan untuk mendapatkan hak-haknya dibidang pendidikan dan keterampilan yang bermutu. Tenaga Pendidik/Instruktur LPK NESSCERA mempunyai kompetensi yang telah mengikuti Pendidikan khusus ICDL ditingkat Nasional juga pendidikan instruktur tingkat regional. Kompetensi yang diberikan dalam bidang pendidikan komputer meliputi data base, pengolah kata, pengolah angka, manajemen file, presentation serta jaringan. LPK NESSCERA dengan memiliki Serifikasi Internasional Literasi Komputer ICDL berkat kerjasama dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Dirjen PNFI Depdiknas dan ICDL Asia Pacific

LPK NESSCERA BEKERJASAMA DG SWAMADANI CENTER TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

2008-10-23T12:37:00.000+07:00

Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008, bertempat di Hotel Sahid Jakarta telah dilaksanakan akad Perjanjian kerjasama antara PT Reksa Madani dengan LPK Nesscera sebagai mitra Swamadani Centre (SC), Ir.SHARMILA,M.Si sebagai Direktur Utama bertindak mewakili PT Reksa Madani yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.12 yang dibuat oleh Notaris Marthin Aliunir,SH di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006, berkedudukan di Jakarta dengan Alamat Gedung Arthaloka Suite 305-A Jl.Jenderal Sudirman Kav.2 Jakarta 10220 yang selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA, dan SUPRIATNA,SE untuk dan atas nama LPK Nesscera yang berkedudukan di Kabupaten Sukabumi sebagai PIHAK KEDUA. akad perjanjian tersebut disaksikan oleh Ketua Dekopin (Bp.Adi Sasono), Ketua DPP HIPKI (Bp Dasril Y. Rangkuti) dan Sri Sumiati. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan pengikatan kerjasama dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. pasal 1 Maksud dan Tujuan 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disetujui para pihak. 2) Kerjasama ini juga ditujukan untuk membangun koperasi simpan pinjam dengan menggunakan on line system dalam rangka memperkuat dan meningkatkan usaha bersama. pasal 2 TARGET. Target perjanjian kerjasama ini adalah terbentuknya jaringan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) di seluruh wilayah Indonesia secara terpadu.Perjanjian Kerjasama ini salah satu materi aplikasi acara Konferensi Kebangkitan Ekonomi Rakyat yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu (15-16 Maret 2008) bertempat di Hotel Sahid Raya Jakarta, yang dibuka oleh Ketua DPR RI (Bpk.Agung Laksono).LPK Nesscera sebagai mitra PT Swamadani dalam hal teknis operasional yaitu sebagai Swamadani Center (SC) yang mempunyai Program Kerja dan berfungsi sebagai 1) Fasilitasi, Legalisasi, dan Advokasi; 2) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan; 3) Fasilitasi Pembiayaan; 4) Fasilitasi manajemen Usaha dan Pemasaran; 5) Fasilitasi Jaringan On Line.Ketentuan Umum :1) Swamadani adalah : Program Fasilitasi KSP/USP Dekopin.2) Mitra Swamadani adalah Orang atau Badan yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dalam pelaksanaan program Swamadani (jaringan simpan pinjam on line)3) Swamadani Center (SC) adalah Lembaga fasilitasi mitra Swamadani.4) Swamadani Service Center (SSC) adalah : LKM/KSP/USP yang memberi pelayanan terhadap nasabah swamadani.5) Nasabah adalah Orang atau lembaga usaha yang mendapatkan fasilitasi swamadani.LPK Nesscera Kab.Sukabumi sebagai Swamadani Center (SC) yang mempunyai tugas membantu dan mendorong Program Fasilitasi KSP/USP Dekopin dan kami senantiasa menunggu dan melayani masyarakat untuk memfasilitasinya

LEMBAGA KURSUS KOMPUTER “LPK NESSCERA” CICURUG MASUK PERINGKAT KE 2 LOMBA PROGRAM PLS BERPRESTASI TINGKAT BAKORWIL BOGOR TAHUN 2008

2008-10-23T09:21:00.000+07:00

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bogor Nomor 420/SK-263/Kesos tanggal 13 Juni 2008 bahwa LPK Nesscera ditetapkan Peringkat ke 2 Juara Lomba Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Berprestasi tingkat Bakorwil Bogor tahun 2008 dalam rumpun lembaga Kursus Komputer. Chintia Mardiana,A.Md selaku Pimpinan LPK Nesscera mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini semoga menjadi motivasi bagi kami dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah. Lembaga PLS yang ikut serta dalam Lomba Program PLS Berprestasi ini meliputi Kokab Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi pelaksanaan penilaian lomba oleh tim Bakorwil dilaksanakan sejak tanggal 2-7 Juni 2008. Semoga kepada Lembaga PLS yang meraih prestasi, kedepan lebih maju dan sukses.

PENYELENGGARA LPK NESSCERA MENGIKUTI WORKSHOP “CARA BRILLIANT MENGELOLA KURSUS DAN PELATIHAN” DI SRI VARITA JAKARTA

2008-10-23T06:29:00.001+07:00

Selama 5 hari sejak 10 – 14 Juni 2008 penyelenggara LPK Nesscera (Supriatna,SE) mengikuti kegiatan Workshop bagaimana “cara brilliant mengelola kursus dan pelatihan” bertempat di Hotel Sri Varita Jakarta. Workshop ini terselenggara atas kerjasama MTC dan DPP HIPKI, acara pembukaan dilaksanakan oleh Direktur PTK-PNF Depdiknas Erman Syamsudin,SH.M.Pd. dan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian menjelang kegiatan Rapimnas HIPKI tahun 2008 yang dilaksanakan 15-16 Juni bertempat di Hotel Grand Cempaka Jakarta. Materi yang dibahas dalam workshop yaitu Standar Kursus dan pelatihan berbasis kompetensi sebagai fundamental mindset yang disampaikan oleh Ir.Sumarna F.A.M.Sc dari BNSP/Kadin, Tahapan mendesign kursus berbasis kompetensi dan jenis kursus pelatihan yang dibutuhkan industri oleh Tetty Desiarti Soemarso,S.ST.Par (Direktris LPPN/BNSP). Kiat Sukses Kursus LP3I Group oleh Dr(cand) HM.Syahrial Yusuf,SE.,MBA,MM. (Dirut LP3I/Politeknik/Ketua SETIAMI). Langkah Bijak Meraih Sukses, Human Resource Management oleh Drs.Syamsul Bahri, MBA,MM. (Dirut Talennta Group). Winning Marketing oleh H.Djamaludin,S.PSi. Aktivitas FO di Front Desk & Complaint Handling oleh Enah Pahlawati. Kiat pengembangan LPIA Group oleh HM Ali Badarudin,SH.M.MPd. (Dirut LPIA/GAMA UI/Artis). Financing Project /Franchise oleh Ir.Djoni Oentoro,MBA. Sistem Managemen mutu ISO 9001-2000 tentang Interpelasi persyaratan ISO dan Perencanaan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Ir Ika Suci,MM. Trainig for Trainer oleh Dasril Y.Rangkuti. Kiat mengelola BLK/Program penempatan Asia Pasific & Timur tengah/Program KPP penempatan Luar Negeri oleh H.Faisaludin Sondeng,S.Sos.MM. Diakhir kegiatan Workshop semua peserta yang terdiri dari beberapa perwakilan Propinsi se Indonesia diajak kunjungan le Lembaga Kursus diwilayah Jakarta yaitu ke LPTKI/BLKLN Jakarta Utara, LP3I Jakarta Kota dan LPIA Klender.